Redaksi | DETaK
Pemira di USK selalu menjadi momentum yang dinanti oleh mahasiswa, namun juga rawan terjadinya gesekan. Bukan hanya karena persaingan antar pasangan calon, tetapi juga karena dinamika baru di era media sosial. Belakangan, sebuah video TikTok yang viral memicu perbincangan luas di kalangan mahasiswa. Video tersebut berisi pernyataan dukungan dari seorang figur organisasi terhadap salah satu kandidat. Dalam hitungan jam, potongan video itu tersebar ke berbagai grup dan linimasa, memantik komentar, asumsi, bahkan perdebatan antar mahasiswa.
Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik kampus. Di era algoritma, sesuatu yang viral sering kali lebih dominan daripada sesuatu yang substansial. Konten yang emosional dan tegas cenderung lebih cepat menyebar dibanding diskusi yang mendalam dan argumentatif. Akibatnya, fokus mahasiswa perlahan bergeser. Alih-alih membedah visi, program kerja, dan rekam jejak kandidat, energi justru habis untuk membahas siapa mendukung siapa.
Yang kemudian muncul adalah gejala polarisasi. Tidak selalu dalam bentuk konflik terbuka, tetapi dalam cara berpikir yang mulai terbagi. Ada kecenderungan membentuk kubu, memperkuat opini masing-masing, dan melihat pilihan politik sebagai identitas kelompok. Padahal, demokrasi kampus semestinya menjadi ruang untuk belajar mengelola perbedaan secara dewasa, bukan memperuncingnya.
Dukungan politik tentu saja sah. Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan preferensinya. Namun, ketika dukungan itu disampaikan oleh figur yang memiliki posisi atau pengaruh tertentu, dampaknya menjadi lebih kompleks. Di lingkungan kampus yang relasinya relatif dekat, pernyataan publik bisa dengan cepat ditafsirkan sebagai representasi kolektif, meskipun mungkin niatnya bersifat personal. Di sinilah pentingnya sensitivitas dalam berpolitik di ruang mahasiswa.
Yang perlu digarisbawahi, polarisasi sering kali bukan lahir dari perbedaan gagasan yang tajam, melainkan dari cara narasi dibangun. Media sosial cenderung menyederhanakan realitas menjadi dua sisi yang berlawanan. Padahal, pilihan politik mahasiswa tidak selalu hitam putih. Ada yang memilih karena program, ada yang karena pengalaman organisasi, ada pula yang masih menimbang hingga hari pemungutan suara. Semua itu valid dalam demokrasi.
Sebagai pemilih, mahasiswa dituntut untuk tidak reaktif. Viralitas tidak otomatis mencerminkan kualitas. Popularitas di linimasa tidak selalu sejalan dengan kapasitas kepemimpinan. Justru di tengah arus informasi yang cepat, kedewasaan politik diuji: apakah kita mampu menyaring, menganalisis, dan memutuskan secara independen?
Pemira seharusnya menjadi ruang dalam demokrasi bagi mahasiswa. Di sinilah kita belajar bahwa perbedaan pilihan tidak identik dengan permusuhan. Bahwa kritik bukan berarti kebencian. Bahwa dukungan tidak harus berubah menjadi tekanan sosial bagi yang berbeda pandangan. Jika ruang diskusi dijaga tetap sehat, maka siapa pun yang terpilih nantinya akan memimpin dalam atmosfer yang lebih kondusif.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilihan, tetapi kualitas demokrasi kampus itu sendiri. Setelah euforia dan ketegangan mereda, kita tetap menjadi bagian dari komunitas akademik yang sama. Karena itu, menjaga rasionalitas dan etika dalam berpolitik jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan perdebatan di kolom komentar.
Editor: Fathimah Az Zahra
