Artikel | DETaK
Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang bernilai ekonomis tinggi. Hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga sebagai sumber daya yang menopang ekonomi masyarakat lokal. Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, hutan mangrove menjadi tumpuan utama bagi
masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian. Berbagai spesies ikan, udang dan kepiting tumbuh dan berkembang di dalam ekosistem mangrove, yang menyediakan sumber penghidupan bagi banyak warga setempat.
Selain itu, hutan mangrove di pesisir juga sebagai pelindung bagi masyarakat dari bahaya bencana alam seperti abrasi pantai dan banjir. Ancaman tersebut tidak hanya menghancurkan sumber mata pencaharian, namun juga membahayakan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan mangrove menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial di kawasan pesisir. Pengelolaan dan perlindungan mangrove menjadi fokus utama, karna jika masyarakat hanya mengeksploitasi tanpa adanya perawatan yang memadai, kerusakan ekosistem mangrove akan berdampak negatif bagi ekonomi lokal.
Menurut penelitian Purba, Elfrida dan Nursamsu (2023), kerusakan ekosistem mangrove di Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, tercatat 6,275 hektar dengan kategori kerusakan ringan dan 0,346 hektar dengan kategori kerusakan berat. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, salah satunya penebangan pohon mangrove untuk diolah menjadi arang. Aktivitas penebangan secara tidak terkendali ini tidak hanya menyebabkan abrasi, tetapi juga menghilangkan sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Karena itu, Penting adanya keterlibatan dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam merawat dan melindungi ekosistem mangrove. Teknologi modern dapat digunakan untuk melakukan pemetaan area mangrove yang rusak, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan pemulihan segera. Dengan demikian, ekosistem mangrove dapat dipulihkan dan terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Selain pelestarian, pengetahuan dan wawasan mengenai mangrove perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat lokal. Kesadaran tentang pentingnya fungsi dan manfaat mangrove dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan, seperti penebangan pohon untuk dijadikan lahan pertanian atau perumahan. Pemahaman ini perlu diwariskan dari generasi ke generasi agar tercipta masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Selanjutnya, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui pemahaman tentang potensi ekonomi lain dari mangrove, seperti pengelolaan ekowisata. Sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberdayakan potensi daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, setiap daerah dapat terus berkembang dengan memanfaatkan potensinya tanpa banyak
bergantung pada pusat.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa dalam mengelola suatu daerah menjadi ekowisata, khususnya hutan mangrove. Diperlukan keterampilan khusus dan pengetahuan yang memadai. Pengelolaan ekowisata mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan yang membutuhkan disiplin ilmu tertentu. Tantangan yang dihadapi seringkali meliputi kurangnya pengalaman dan keterampilan dalam mengelola kawasan wisata. Oleh
karena itu, pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat, terutama generasi muda menjadi penting untuk mengatasi kendala ini.
Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan yang relevan dengan pengelolaan ekowisata, seperti keterampilan dalam promosi, manajemen dan pelestarian lingkungan. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang cukup, masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi ekowisata mangrove yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.
Penulis adalah Naily Jannati mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Syiah Kuala (USK).
Editor : Zarifah Amalia
