Banda Aceh – Fenomena Netizen (pengguna internet -red) yang terjadi di Indonesia saat ini sedang menjadi buah bibir orang banyak. Perbincangannya tidak hanya menghibur tetapi dalam bentuk virtual mereka berhasil membentuk opini publik tentang suatu isu yang terjadi. Twitter salah satunya, beberapa pengguna Twitter juga sarat memuat isu-isu politik dalam tiap-tiap kicauannya. Kadangkala Twitter dijadikan media untuk mengadvokasi suatu kebijakan dan penyampaian suatu tuntutan, seperti penggunaan tagar hashtag (#) sebagai bentuk kampanyenya. Lantas seberapa efektifkah cara ini?
Twitter ternyata memainkan peran penting dalam membantu masyarakat sipil, seperi yang diberitakan oleh www.tabloidpulsa.co.id, 26 Februari 2015 lalu. Kelompok advokasi dan komunitas Civil Society pada umumnya mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari apa yang disebut “figur otoritas”, dimana akan mendominasi keputusan atau wacana kebijakan tertentu dari sebuah masalah yang tercetus di tengah masyarakat.
Dilansir dari ndtv, (25/02), para peneliti dari Universitas Pennsylvania melakukan studi terbaru mereka, yang mengkaji tentang betapa besar pengaruh Twitter pada wacana kebijakan, berdasarkan studi dan landasan penelitian pada Common Core State Standards yang banyak diperdebatkan. Dengan demokratisasi arus informasi yang menawarkan titik berkumpulnya berbagai individu, group dan kelompok yang berbeda-beda, Twitter telah memainkan peran penting dalam alat yang ampuh untuk mempengaruhi wacana kebijakan “crossover”.
“Proyek yang dinamakan #commoncore merupakan genre baru penelitian kami. Kami mencoba untuk membuat penelitian kami lebih interaktif dan dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas dan mudah-mudahan temuan ini dapat bermanfaat bagi dunia demokrasi dan keterbukaan informasi di era modern” ujar Jonathan Supovitz, salah seorang peneliti di Universitas Pennsylvania.
Penelitian baru ini juga mengungkapkan bahwa perdebatan umum tak akan bisa dihindari di Twitter, media yang sanggup memangkas pengaruh media sosial dan media massa.
Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Pennsylvania melacak dan menganalisis sekitar 190.000 tweet yang mengandung #commoncore, ditulis oleh sekitar 53.000 pengguna yang berbeda selama rentang waktu enam bulan dari September 2013 sampai Februari 2014. Beberapa orang admin dalam penelitian ini, sekedar memancing, tidak lantas membuat pernyataan yang sangat provokatif. Ada yang me-retweet informasi, baik faktual dan tidak, untuk mendapatkan jumlah pembaca yang lebih besar dan beragam pengikut.
Argumen yang paling umum terkait isu-isu politik yang lebih luas, seperti peran federal yang dirasakan dalam pendidikan. Dan mengerucut pada penggiringan suatu opini tertentu di Twitter.[]
Editor: Mulya Rizki Nanda
