Artikel | DETaK
Di tengah gencarnya berbagai wacana pembangunan, pendidikan kerap disebut sebagai investasi masa depan. Namun, jika melihat arah kebijakan yang ada, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pendidikan benar-benar ditempatkan sebagai prioritas, atau sekadar menjadi slogan yang kembli diulang setiap momentum tertentu. Realitas ini menunjukkan adanya jarak antara idealisme dan implementasi dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Setiap tanggal 2 Mei, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai mometum refleksi terhadap arah dan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan bukan sekadar proses belajar di ruang kelas, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber aya manusia. Dalam sistem nasional, pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik secara intelektual, moral, maupun sosial.
Namun, di balik peringatan yang penuh makna tersebut, realitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Secara konstitusional, negara telah mewajibkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.
Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan terus meningkat hingga mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Meski demikian, peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran dan pengalokasian yang tidak merata masih menjadi persoalan. Terdapat daeah yang belum mampu memenuhi alokasi minimal pendidikan di tingkat daerah, bahkan masih banyak wilayah yang menghadapi ketrbatasan fasilitas, tenaga pendidik, serta akses pendidikan yang layak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan, sehingga berpotensi semakin terpinggirkan di tengah pembangunan sektor lain.
Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan jua masih menjadi isu krusial. Data menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di tingkat dasar memang tinggi, namun mulai menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Hal ini menandakan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dalam jagka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadirkan berbagai program sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG). Program ini memiliki tujuan yang positif, karena kebutuhan gizi memang berkaitan erat dengan kemampuan belajar. Penelitian menunjukkan bahwa asupan makanan yang baik dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan perkembangan kognitif individu.
Namun, persoalan yang muncul bukan pada tujuannya, melainkan pada sistem dan prioritas pelaksanaannya. Ketika program-program semacam ini berpotensi menyerap anggaran besar tanpa diiringi perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, maka muncul pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas dalam kebijakan publik.
Dalam konteks global, banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan. Jepang menjadi salah satu contoh nyata. Setelah mengalami kehancuran akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mampu bangkit dan menjadi negara maju dalam waktu relatif singkat. Salah satu kunci utamanya adalah investasi besar dalam pendidikan, termasuk penanaman nilai disiplin, etika, serta penghargaan tinggi terhadap profesi guru.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan. Negra yang maju umumnya menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak bisa dikompromikan, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun.
Di Indonesia sendiri, tantangan pendidikan tidak hanya terletak pada anggaran, tetapi juga pada konsistensi kebijakan. Perubahan kurikulum yang cukup sering, ketimpangan kualitas guru, serta kesenjangan digital menjadi faktor yang memperlambat kemajuan sistem pendidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa perbaikan pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi pendanaan, tetapi juga dari segi sistem dan pelaksanaan.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen refleksi yang lebih mendalam. Pendidikan tidak boleh terus berada di posisi yang terpinggirkan dalam prioritas pembanunan. Jika hal ini terus terjadi, maka cita-cita untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing global akan sulit tercapai.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa. Mengurangi perhatian terhadap pendidikan, baik melalui efisiensi anggaran maupun kebijakan yang tidak tepat sasaran, sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana dalam peringatan tahunan.
Penulis bernama Naisya Alina, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Zikni Anggela
