Artikel | DETaK
Suara tangisan tak dapat menghentikan tembakan yang terus menggema di kejauhan. Sudan, negara yang mengharapkan demokrasi, kini kembali terjerumus dalam perang persaudaraan. Sudan adalah negara terbesar di Afrika sebelum terpecah pada 2011, letaknya di persimpangan antara Arab dan Afrika membuatnya kaya akan budaya namun juga sarat ketegangan etnis, agama, dan politik sejak awal kemerdekaannya. Sejak masa kolonial, Sudan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu: Utara, lebih dekat dengan budaya Arab dan Islam serta menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Selatan, didominasi oleh kelompok etnis Afrika non-Muslim dan Kristen.
Ketimpangan ini menyebabkan terjadinya perang persaudaraan. Negara itu kerap dilanda ketegangan politik, ekonomi yang buruk, dan warisan kekerasan dari rezim lama. Pemerintahan Omar al-Bashir yang berkuasa selama tiga dekade pun digulungkan pada 2019 setelah protes besar warganya, tetapi kejatuhannya membawa kepada perebutan kekuasaan antara dua kekuatan militer utama, yaitu: Sudanese Armed Forces (SAF) yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan (resmi dari negara) dan Rapid Support Forces (RSF) di bawah Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti. Peperangan memuncak ketika proses transisi menuju pemerintahan sipil terhambat, hingga akhirnya pecah di ibu kota Khartoum pada 15 April 2023.
Citra Satelit menangkap pemandangan tidak biasa di el-Fasher, Sudan, yang dipenuhi dengan warna kemerahan darah di tanah kering tersebut. Tanah membukit yang diduga kuburan massal di mana ribuan nyawa tewas di kuburkan. Dikutip dari Aljazeera, perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan badan bantuan nasional mengonfirmasikan bahwa banyak yang melaporkan RSF telah melakukan eksekusi massal, penyiksaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan menyandera orang-orang serta meminta tebusan. Tak hanya itu, Kelaparan ekstrem meluas sementara wabah kolera dan penyakit mematikan lainnya semakin meningkat.
Banyak tubuh tidak bersalah harus menanggung penderitaan yang menyedihkan tersebut. Hilangnya kewarasan kelompok-kelompok karena dimabuk oleh kekuasaan yang hanya semata dan tidak permanen.
Dunia menunjukkan reaksi kepedulian besar, tetapi juga keterbatasan nyata dalam mendorong perdamaian di Sudan. Sejak pecahnya konflik, PBB, Uni Afrika, serta Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan berulang kali menyerukan gencatan senjata dan membuka jalur kemanusiaan. Negara Arab Saudi dan Amerika Serikat juga pernah memediasi dan menghasilkan beberapa kesepakatan gencatan senjata namun tak dapat terealisasikan dengan baik di lapangan.
Sementara itu, Uni Eropa dan negara Barat lainnya memberikan bantuan kemanusian kepada warga Sudan tetapi mereka sulit menyalurkannya secara langsung karena situasi keamanan semakin memburuk. Negara-negara tetangga seperti, Chad, Mesir, dan Sudan Selatan juga kewalahan mengatasi membludaknya pengungsi, sekaligus mereka takut konflik akan meluas ke wilayah mereka.
Rintihan doa terus dilantunkan oleh seluruh warga Sudan, tak terkecuali warga dunia yang membantu mereka dengan aksinya secara daring maupun secara langsung. Harapan kemerdekaan yang menggantung di setiap leher warga, seolah menolak menyerah pada perang yang tak mereka pilih tersebut.
Perang saudara di Sudan menjadi cermin pahit betapa rapuhnya proses transisi menuju demokrasi di negara yang lama dikuasai militer. Di tengah perpecahan dan banyaknya permasalahan yang terus melanda warga Sudan, meski jalan menuju perdamaian tampak jauh, harapan belum sepenuhnya padam. Suara kebenaran masih terus bergema yang menandakan bahwa Sudan belum menyerah pada perang saudara yang tak mereka harapkan terjadi ini. Doa dan usaha dari berbagai golongan masyarakat dari bermacam belahan dunia akan menyelamatkan Sudan dari peperangan ini.
Penulis bernama Neni Raina Mawaddah, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Khalisha Munabirah
