Opini | DETAK
Di tanah yang pernah melahirkan pejuang dan pahlawan perempuan, kini keberanian mereka justru diuji oleh batasan yang dibuat atas nama adat dan kodrat. Dulu, di tanah ini, perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki. Mereka menunggang kuda, mengatur siasat perang, dan memimpin pasukan. Nama-nama seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan Laksamana Keumalahayati bukan hanya hiasan di buku pelajaran, tapi bukti bahwa perempuan Aceh pernah punya suara yang lantang dan dihormati.
Namun kini, semangat itu perlahan memudar. Banyak yang justru sibuk menilai bagaimana perempuan berpakaian, bukan bagaimana mereka berpikir. Seakan perjuangan dulu hanya pantas dikenang, bukan diteruskan. Ironis, bukan? Dulu perempuan Aceh mengangkat senjata, sekarang mengangkat suara saja dianggap “tidak tahu tempat”. Dulu mereka memimpin pasukan, sekarang memimpin rapat pun bisa dibilang melampaui batas.
Segalanya diukur dari “sopan” atau tidak, “patuh” atau tidak, padahal ukuran ini sering kali dibuat oleh mereka yang takut jika perempuan kembali berani. Dulu Aceh punya pahlawan perempuan, sekarang punya banyak aturan tentang bagaimana perempuan seharusnya diam. Di ruang publik, suara perempuan sering dianggap ancaman terhadap ketertiban, padahal justru keberanian mereka yang dulu membuat tanah ini dihormati.
Kita sering bilang, “perempuan Aceh harus menjaga adat.” Tapi siapa yang benar-benar menjaga semangat adat itu? Bukankah adat Aceh dulu menjunjung keberanian, kehormatan, dan kebijaksanaan, bukan ketakutan dan pembatasan? Kadang terasa lucu, nama seperti Cut Nyak Dhien dipasang di gedung pemerintahan, tapi semangatnya dikubur di dalam dindingnya. Kita memuja keberanian masa lalu, tapi menolak keberanian yang sama di masa kini.
Adat dan agama sering dijadikan tameng untuk membungkam perempuan. Mereka diminta “taat” dan “malu,” seolah dua kata itu cukup untuk menafsirkan nilai perempuan. Padahal, adat dan agama di Aceh tidak pernah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus diam. Dalam banyak kisah sejarah lokal, perempuan justru menjadi penjaga kehormatan, penasehat raja, dan simbol kebijaksanaan. Tapi ketika tafsir dikuasai oleh segelintir orang yang takut kehilangan kendali, perempuan kembali didudukkan di kursi penonton.
Di tengah semua pandangan itu, muncul satu kata yang sering disalahpahami: “feminisme.” Sebagian orang takut dengan kata ini, seolah itu racun dari luar, ajaran barat yang bertentangan dengan nilai lokal. Padahal tanpa sadar, perempuan Aceh dulu sudah lebih dulu mempraktikkannya dengan caranya sendiri. Mereka berjuang, memimpin, dan berpikir bebas tanpa harus diberi label apa pun. Mereka menuntut hak bukan karena ingin melawan laki-laki, tetapi karena ingin menjadi manusia sepenuhnya.
Maka pada hari ini, perempuan Aceh dibatasi atas nama “kodrat” dan “marwah,” mungkin kita perlu bertanya: kodrat siapa yang sedang kita bela? Kodrat perempuan, atau ketakutan para laki-laki patriarki? Sebab yang sering disebut “kodrat” kadang hanyalah tatanan sosial yang dijaga agar kekuasaan tetap berada di tangan yang sama. Bila keberanian perempuan dianggap ancaman, maka masalahnya bukan pada perempuan, melainkan pada keberanian itu sendiri yang telah lama hilang dari wajah masyarakat kita.
Perempuan Aceh tak butuh dipuja sebagai pahlawan jika pada saat yang sama mereka tak diberi ruang untuk hidup sebagai manusia yang bebas. Mereka tidak meminta hak istimewa, hanya setara. Mereka tak menuntut mahkota atau kehormatan palsu, hanya ingin diberi kesempatan untuk berpikir, bekerja, dan bersuara. Hal-hal sederhana yang dulu justru menjadi napas perjuangan mereka, kini terasa begitu mahal untuk dimiliki.
Di ruang-ruang publik, suara perempuan sering dibungkam dengan alasan menjaga ketertiban. Di dunia kerja, banyak yang masih berjuang agar dihargai setara. Di ruang politik, suara mereka dipinggirkan. Dan di ruang pribadi, tak sedikit yang terus berjuang melawan stereotip bahwa perempuan yang berani adalah perempuan yang melawan kodrat. Padahal, tanpa keberanian itu, Aceh tidak akan pernah dikenal sebagai tanah pejuang.
Jika suara perempuan terus dibungkam, Aceh perlahan bukan lagi tanah para pejuang. Ia mungkin masih tampak gagah di cerita-cerita lama, tapi rapuh di kenyataan. Sebab tanah ini tidak akan benar-benar kuat bila keberanian hanya milik separuh warganya. Perempuan bukan ancaman bagi adat, mereka adalah penjaga rohnya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti takut pada perempuan yang berani. Karena sejarah telah membuktikan, setiap kali Aceh berdiri tegak, di sana selalu ada perempuan yang berdiri di garis depan. Tanah para pejuang seharusnya tidak pernah takut pada keberanian, terlebih jika keberanian itu lahir dari perempuan yang mencintai tanahnya sendiri.
Penulis bernama Husniyyati, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Fathimah Az Zahra
