Opini | DETaK
Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh isu yang cukup mengganggu, yaitu dugaan “Pertalite oplosan”. Isu ini bermula dari keluhan banyak pengguna kendaraan bermotor yang mengaku motor mereka tiba-tiba brebet, mogok, atau performanya menurun setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Keluhan ini kemudian menyebar cepat di media sosial, memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Banyak yang kemudian bertanya-tanya benarkah Pertalite sekarang sudah tidak sebaik dulu? Atau apakah benar ada pihak yang sengaja mengoplos bahan bakar untuk keuntungan pribadi?
Di tengah gempuran informasi di dunia maya, sulit bagi masyarakat awam untuk membedakan mana fakta dan mana yang sekadar asumsi. Beberapa video di TikTok dan X (Twitter) bahkan memperlihatkan orang-orang melakukan “tes” sederhana, seperti menuang Pertalite ke dalam botol air mineral dan menunjukkan adanya dua lapisan cairan. Banyak yang langsung menyimpulkan bahwa itu adalah bukti adanya campuran air atau bahan lain dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, benarkah hal itu cukup membuktikan bahwa Pertalite benar-benar dioplos?
Pertamina Patra Niaga, sebagai pihak resmi yang menyalurkan bahan bakar, segera angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa produk Pertalite yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi tidak mengandung etanol atau air seperti yang dituduhkan. Pertamina menyatakan bahwa setiap batch Pertalite yang keluar dari tangki terminal sudah melalui uji laboratorium dan sertifikasi mutu. Selain itu, mereka juga membuka posko pengaduan agar masyarakat yang merasa dirugikan bisa melapor dan BBM-nya bisa diuji secara resmi.
Namun, di sisi lain, keresahan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Banyak yang merasa bahwa perubahan kualitas Pertalite memang nyata. Sebagian pengendara mengeluhkan bahwa motor mereka lebih cepat panas, suara mesin jadi kasar, dan konsumsi bahan bakar terasa boros. Bagi masyarakat kecil, terutama pengguna sepeda motor yang setiap hari bergantung pada bahan bakar ini untuk bekerja, masalah ini bukan hal sepele. Mereka khawatir bukan hanya soal kerusakan mesin, tapi juga soal keuangan. Jika benar ada yang “mengoplos” Pertalite, itu berarti ada
bentuk kecurangan yang merugikan rakyat kecil.
Dalam situasi seperti ini, saya melihat bahwa masalahnya bukan hanya pada kualitas Pertalite semata, tapi juga pada krisis kepercayaan. Masyarakat sudah sering mendengar isu serupa yaitu ada SPBU yang curang, ada penimbunan BBM, atau ada praktik ilegal di jalur distribusi. Jadi ketika muncul kabar “Pertalite oplosan”, masyarakat cenderung cepat percaya, karena sudah ada pengalaman pahit sebelumnya. Kepercayaan publik pada lembaga besar seperti Pertamina tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan, tapi dengan transparansi dan bukti nyata.
Namun, saya juga berpendapat bahwa masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Sebab, bisa jadi penyebab motor brebet bukan karena BBM-nya yang dioplos, melainkan karena faktor lain seperti tangki kendaraan yang kotor, karburator bermasalah, atau adanya kondensasi air di dalam tangki. Cuaca lembab atau perbedaan suhu ekstrem juga bisa menyebabkan timbulnya air di tangki tanpa disadari. Jadi, menyalahkan Pertalite secara langsung tanpa pemeriksaan laboratorium bisa menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan.
Masalah ini seharusnya dijawab dengan pendekatan ilmiah dan transparan, bukan dengan asumsi atau rumor. Pihak Pertamina dan lembaga pengawas seperti BPH Migas seharusnya lebih terbuka dengan hasil uji sampel di berbagai wilayah. Jika memang terbukti ada Pertalite yang terkontaminasi, maka harus dijelaskan apakah masalahnya di SPBU, di tangki pengangkut, atau di depot. Jika ternyata tidak ditemukan bukti oplosan, publik juga harus diberi penjelasan yang mudah dipahami agar tidak muncul prasangka negatif terus-menerus.
Bagi saya, isu ini memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi publik yang jujur dan cepat. Di era digital seperti sekarang, isu bisa viral hanya dalam hitungan jam. Jika pihak berwenang terlambat menjelaskan, opini publik sudah terbentuk duluan dan sulit dikendalikan. Di sinilah peran media dan lembaga resmi diuji apakah mereka bisa menyampaikan informasi yang benar dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat, bukan dengan istilah teknis yang justru membingungkan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan sistem pengawasan distribusi BBM berjalan ketat. Proses pengiriman bahan bakar dari kilang ke SPBU melibatkan banyak tahapan dan pihak. Bila ada satu titik yang bocor atau disalahgunakan, maka potensi terjadinya oplosan sangat besar. Bukan tidak mungkin ada oknum yang
mencampur bahan bakar dengan cairan lain untuk meraih keuntungan cepat. Maka, pengawasan digital, inspeksi mendadak, hingga pelibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan perlu diperkuat.
Bagi masyarakat sendiri, kita perlu belajar untuk menjadi konsumen yang cerdas. Jangan langsung percaya pada video viral tanpa sumber yang jelas. Jika merasa ada yang tidak beres, laporkan dengan bukti yang valid misalnya struk pembelian, foto SPBU, atau rekaman gejala kendaraan. Hal ini lebih berguna daripada menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Di sisi lain, kita juga bisa mulai memahami bahwa kendaraan membutuhkan perawatan rutin. Kadang, performa mesin menurun bukan karena BBM, tapi karena usia komponen yang sudah lama.
Saya pribadi memandang isu ini sebagai peringatan penting bagi semua pihak. Untuk Pertamina dan pemerintah, ini menjadi alarm bahwa pengawasan mutu dan komunikasi publik tidak boleh kendor. Untuk masyarakat, ini menjadi pelajaran agar tidak mudah terpancing isu yang belum terbukti kebenarannya. Dan untuk media sosial, ini menjadi cermin bahwa kekuatan viral bisa membentuk persepsi publik, bahkan sebelum fakta diselidiki.
Di tengah situasi yang penuh rumor seperti ini, yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Publik tidak menuntut hal muluk, mereka hanya ingin kepastian bahwa BBM yang mereka beli benar-benar sesuai standar, tidak dicurangi, dan aman untuk kendaraan. Jika memang ada kesalahan di lapangan,
Pertamina harus berani mengakui dan memperbaiki. Tapi jika ternyata tuduhan oplosan tidak benar, masyarakat juga harus siap menerima fakta dan berhenti menyebarkan kabar menyesatkan.
Kita hidup di zaman di mana opini publik bisa mengguncang reputasi sebuah lembaga dalam sekejap. Karena itu, tanggung jawab informasi menjadi hal yang sangat penting. Saya berharap ke depan, isu seperti “Pertalite oplosan” ini tidak lagi menimbulkan kepanikan massal, tapi justru menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan lembaga penyedia energi.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa isu Pertalite oplosan bukan hanya tentang bahan bakar, tapi tentang kepercayaan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sesuatu yang mereka gunakan setiap hari, maka efeknya akan sangat luas. Maka, mari kita hadapi isu ini dengan kepala dingin, hati terbuka, dan komitmen pada fakta. Karena dalam dunia yang penuh informasi, yang paling berharga bukan sekadar opini tetapi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Penulis bernama Annisa Salsabilla Musran, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
Editor: Sara Salsabila
