Opini | DETaK
Dalam beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena yang menarik di tengah-tengah masyarakat terkait persepsi terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik. Salah satu pergeseran mencolok adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemadam kebakaran dibandingkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup besar mengenai relevansi peran polisi di tengah masyarakat yang semakin skeptis terhadap keberadaan lembaga kepolisian itu sendiri. Jika kepercayaan masyarakat lebih condong kepada pemadam kebakaran, apakah hal ini menandakan bahwa kepolisian sudah tidak memiliki fungsi yang penting?
Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Kepolisian
Polisi memiliki tugas penting yang mana seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak masyarakat justru mengeluh dan merasa bahwa keberadaan polisi lebih menambah masalah dibandikan memberikan sebuah perlindungan kepada masyarakat. Keluhan yang sering terdengar adalah adanya penyalahgunaan posisi polisi untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk suap, melakukan tindak kekerasan berlebih, hingga bertindak tidak adil dalam menangani kasus hukum. Banyak dari masyarakat merasa bahwa hukum sering kali lebih tajam ke bawah serta lebih tumpul ke atas. Mereka yang memiliki uang dan juga kekuasaan akan lebih mudah lepas dari jeratan hukum, lain halnya dengan masyarakat kecil yang harus menghadapi jeretan hukum meskipun kesalahannya tidak seberapa besar.
Tak jarang pula polisi mempersulit korban kejahatan dengan dalih prosedur yang tidak masuk akal. Banyak warga yang datang untuk melaporkan kasus, tetapi sebelum laporan ditindaklanjuti, mereka diminta membayar sejumlah uang sebagai “uang administrasi” atau “uang pelicin”. Seolah keadilan diperjualbelikan, dan mereka yang tidak mampu membayar harus menerima kenyataan bahwa kasus mereka tidak akan pernah diproses. Masyarakat yang seharusnya merasa terlindungi terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa hukum dapat dibeli dan keadilan bukanlah hak semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang punya uang.
Kebrutalan polisi juga menjadi isu besar yang semakin menurunkan citra mereka di mata masyarakat. Kasus polisi yang merudapaksa dua orang anak di bawah umur menambah panjang daftar tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga sipil. Peristiwa seperti ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga cerminan bahwa kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi justru disalahgunakan untuk menindas yang lebih lemah. Ketika anak-anak yang seharusnya dilindungi hukum malah menjadi korban kebrutalan polisi, bagaimana masyarakat masih bisa percaya bahwa polisi adalah pelindung mereka?
Selain itu, sistem organisasi kepolisian cenderung berbelit-belit sehingga menambahkan ketidakpuasan masyarakat. Tidak jarang masyarakat mengajukan laporan kejahatan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti atau bahkan diabaikan begitu saja, kecuali jika laporan yang diberikan ada uang pelicin sebagai syarat agar kasus tersebut dapat diproses dengan cepat. Praktik yang dilakukan seperti ini semakin menurunkan citra polisi di mata publik. Masyarakat juga mengeluh, ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian, mereka justru dihadapkan dengan berbagai prosedur yang lebih menyusahkan daripada membantu. Bahkan ada beberapa kasus, dimana korban kejahatan justru harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar laporan yang diajukan dapat diterima, sebuah praktik yang jelas mencerminkan betapa bobroknya sistem instansi yang seharusnya melindungi masyarakat.
Sementara itu, kepolisian sering dianggap lebih cepat dalam menindak pelanggaran kecil yang dilakukan oleh masyarakat biasa, sedangkan pelaku kejahatan besar dari kalangan pejabat atau pengusaha terkenal sering kali bisa lolos tanpa ada konsekuensi berarti. Masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm atau berdagang di tempat tidak semestinya langsung diberikan tindakan tegas, akan tetapi bagi mereka yang melakukan korupsi atau kejahatan yang lebih besar sering kali lolos dengan dalih “sopan di depan pengadilan”, sehingga kata sopan ini menjadi satu alasan untuk meringankan hukuman bagi para penjabat atau pengusaha yang melakukan tindakan kriminal. Perlakukan tidak adil seperti inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa polisi bukanlah instutusi yang bekerja untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi serta kepentingan para pemilik kekuasaan.
Mengapa Masyarakat Lebih Memercayai Pemadam Kebakaran?
Ketika citra polisi yang semakin memburuk lain halnya dengan pemadam kebakaran yang justru mendapatkan apresiasi lebih besar dari masyarakat. Salah satu alasan utama mengapa pemadam kebakaran lebih besar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena mereka melakukan pekerjaannya tanpa adanya kepentingan politik yang mengharuskan mereka memanjat di depan mata para penjabat. Pekerjaan mereka yang tidak memerlukan imbalan atau uang pelicin untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Walaupun dalam kondisi darurat, pemadam kebakaran selaku hadir dengan cepat dan melakukan tugas mereka tanpa mempersoalkan status sosial dari masyarakat yang mereka tolong. Pemadam kebakaran bertindak profesional dan efisien dalam menjalankan tugas, tanpa perlu melalui prosedur yang merumitkan masyarakat.
Di sisi lain juga, petugas pemadam kebakaran jarang sekali terlibat dalam skandal penyalahgunaan wewenang seperti yang sering terjadi pada pihak kepolisian. Tidak ada kasus pemadam kebakaran yang meminta dan juga menerima suap agar api segera dipadamkan, malahan ada kasus dimana seorang petugas pemadan kebakaran diberikan uang (suap) untuk menutupi permasalahan yang ada di dinas pemadam kebakaran, tetapi berbanding terbalik dari keinginan penjabat setempat dimana petugas ini malah menyuarakan kondisi peralatan pemadam kebakaran yang tidak layak pakai. Petugas pemadam kebakaran juga tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang bisa disalahgunakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Citra mereka yang selalu menyelamatkan orang lain dan mempertaruhkan nyawa semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.
Apakah Institusi Kepolisian Masih Diperlukan ?
Meski kepolisian telah menghadapi berbagai kritik dan kehilangan kepercayaan publik, bukan berarti keberadaan mereka tidak lagi dibutuhkan. Kepolisian tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Namun, jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik, reformasi besar harus dilakukan di tubuh kepolisian. Sistem dan birokrasi yang korup dan menyulitkan masyarakat harus diubah agar kepolisian benar-benar dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai ancaman atau alat kekuasaan yang hanya bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu.
Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum. Kepolisian harus lebih terbuka dalam menangani kasus yang melibatkan anggotanya, sehingga masyarakat percaya bahwa mereka benar-benar bekerja dengan integritas. Selain itu, pada saat menangani kasus praktik harus membayar agar kasus mereka diproses harus dihilangkan. Tidak boleh ada lagi anggapan bahwa keadilan hanya dapat diperoleh dengan uang. Kepolisian juga harus menunjukkan bahwa mereka berada di pihak kebenaran dan keadilan, bukan kepentingan kekuasaan dan politik.
Selain itu, profesionalisme dalam pelayanan juga harus ditingkatkan. Kepolisian harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit agar masyarakat merasa terlindungi, bukan malah dipersulit. Reformasi dalam cara penegakan hukum juga harus dilakukan agar tidak ada lagi diskriminasi antara masyarakat kelas bawah dengan kalangan elit. Selama ini hukum lebih sering ditegakkan terhadap mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun politik, sedangkan mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan justru sering kali kebal terhadap hukum. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka jangan heran jika masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian seharusnya menjadi alarm bagi lembaga ini untuk segera melakukan perubahan mendasar. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kepolisian akan semakin kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Pemadam kebakaran mungkin lebih disegani karena bekerja dengan penuh dedikasi tanpa beban kontroversi seperti halnya kepolisian, tetapi bukan berarti kepolisian tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan saat ini bukanlah penghapusan peran kepolisian, melainkan reformasi menyeluruh yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Kepolisian harus kembali pada fungsinya sebagai pengayom masyarakat, bukan sebagai ancaman atau alat untuk kepentingan segelintir orang. Dengan transparansi, profesionalisme, dan keadilan yang sungguh-sungguh dijalankan, kepolisian tetap dapat meraih kembali kepercayaan publik yang selama ini semakin terkikis.
Penulis bernama Raisa Amanda, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.
Editor : Khalisha Munabbirah
