Artikel | DETaK
Fenomena buzzer telah berkembang menjadi industri digital di Indonesia yang dipakai bukan hanya untuk kampanye politik, tetapi juga merambah isu sosial, ekonomi, dan keagamaan atau kasus lainnya yang tengah marak di Indonesia. Hal ini dapat melibatkan jaringan informal namun terstruktur yang terdiri dari koordinator, influencer, pembuat konten, dan ribuan akun media sosial anonim.
Ciri – Ciri Buzzer
- Akun sering anonim
Banyak buzzer menggunakan nama samaran, foto profil palsu, atau identitas yang sulit diverifikasi. - Aktif secara masif dan seragam
Mereka biasanya mengunggah atau membagikan konten dalam jumlah besar, pada waktu yang hampir bersamaan dengan akun lain, sehingga terlihat terkoordinasi. - Konten cenderung provokatif
Postingan buzzer sering bersifat kontroversial, memicu emosi, atau mendorong perdebatan panas. - Membela pihak tertentu secara konsisten
Buzzer biasanya hanya mempromosikan atau membela satu tokoh, partai, atau isu tertentu, tanpa argumen yang seimbang. - Menggunakan tagar secara masif
Untuk menaikkan isu, mereka sering menyebarkan tagar yang sama agar trending di Twitter/X atau platform lain. - Pola bahasa yang mirip
Banyak buzzer menggunakan kalimat, diksi, atau narasi yang hampir sama satu sama lain, menandakan adanya naskah atau instruksi tertentu. - Engagement tidak organik
Jumlah like, komentar, atau retweet/share sering tinggi tapi interaksinya tampak tidak wajar misalnya komentar seragam atau hanya emoji saja. - Menyerang lawan dengan personal
Alih-alih fokus pada data, buzzer kerap menyerang pribadi atau menyebarkan disinformasi untuk menjatuhkan pihak lawan.
Menurut akademisi Hendry (Unsika), tanpa regulasi dan etika politik yang jelas, buzzer berpotensi memanipulasi opini publik melalui akun palsu atau bahkan teknologi deepfake, dalam era ‘post-truth’ ini kebenaran lebih banyak tergantung pada narasi emosional daripada fakta. Studi ISEAS-Yusof Ishak Institute (2024) menyatakan buzzer umumnya adalah pemuda (mahasiswa) yang direkrut untuk menyebar informasi palsu atau menyesatkan menggunakan identitas anonim. Mereka memperkuat dominasi aktor politik kuat yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Ketika buzzer jadi senjata politik bisa menyebabkan:
1.Ancaman Terhadap Demokrasi
Buzzer politik sering memicu disinformasi, membungkam kritik, dan mengancam kebebasan berekspresi. Praktik ini dapat memonopoli opini publik dan mempersempit ruang diskusi yang nyata.
2. Perang Siber
Penelitian menjelang Pemilu 2024 menunjukkan kemunculan fenomena buzzer dan perang siber yang meruncingkan polarisasi publik—disebar melalui wacana, opini, isu, dan rumor dari berbagai kelompok kepentingan.
3. Ancaman Jaringan Tertutup
Dalam jaringan tertutup misalnya grup WhatsApp, buzzer bisa menyebarkan informasi yang sulit diverifikasi karena ruang diskusinya terbatas dan tertutup dari publik. Ini membuat narasi yang dibangun sulit dilawan oleh informasi tandingan.
4. Penyebaran Hoaks lebih cepat
Jaringan tertutup biasanya diisi oleh anggota yang memiliki kedekatan emosional (teman, keluarga, komunitas). Informasi dari buzzer lebih mudah dipercaya karena dianggap berasal dari “orang dalam,” sehingga hoaks atau propaganda lebih cepat menyebar.
5. Berpotensi Polarisasi dan konflik
Jika buzzer berhasil menguasai narasi di jaringan tertutup, hal ini bisa memicu ketegangan sosial, perpecahan, bahkan permusuhan antarkelompok karena informasi yang diterima hanya satu arah dan bias.
Buzzer menjadi ancaman di jaringan tertutup karena mereka bisa membangun narasi, menyebarkan hoaks, dan memengaruhi perilaku kelompok tanpa bisa dikontrol oleh mekanisme verifikasi publik. Mencerminkan transformasi teknologi digital dalam kontestasi politik lebih dari sekadar penyebar pesan hingga menjadi pion berdampak sistemik dalam mengarahkan opini publik dan memperkuat narasi partisipan.
Penulis bernama Annisa Salsabilla Musran, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Sara Salsabila
