Opini | DETaK
Pantaskah kata-kata seperti “ndasmu” dan “emang gue pikirin” diucapkan oleh seorang pemimpin negara? Bukankah setiap ucapan seorang pemimpin bukan sekadar kata-kata, melainkan cerminan sikap dan contoh bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut terus muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan ungkapan tersebut dalam pidato yang kemudian ramai diperbincangkan publik. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bentuk komunikasi yang lugas, spontan, dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang mempertanyakan apakah pilihan diksi tersebut pantas keluar dari mulut seorang kepala negara.
Perdebatan ini sesungguhnya bukan hanya membahas dua frasa yang diucapkan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap perkataan seorang pemimpin memiliki makna, pengaruh, dan konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan ucapan masyarakat pada umumnya.
Seorang presiden bukanlah sekadar individu yang sedang menyampaikan pendapat pribadi. Ia adalah simbol negara, pemegang amanah rakyat, sekaligus representasi bangsa di hadapan masyarakat nasional maupun dunia internasional. Setiap pidato yang disampaikan tidak hanya didengar oleh para pendukungnya, tetapi juga oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang, termasuk anak-anak, pelajar, akademisi, hingga komunitas internasional. Oleh karena itu, pilihan kata seorang pemimpin semestinya tidak hanya mempertimbangkan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh publik.
Bahasa memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata-kata mampu membangun kepercayaan, menenangkan situasi, menginspirasi masyarakat, bahkan mempersatukan bangsa yang sedang menghadapi perbedaan pandangan. Sebaliknya, pilihan bahasa yang bernada meremehkan atau emosional juga dapat memicu kesalahpahaman, memperkeruh suasana, dan menurunkan kualitas komunikasi publik. Inilah alasan mengapa etika berbahasa menjadi salah satu unsur penting dalam kepemimpinan.
Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa penggunaan ungkapan seperti “ndasmu” dan “emang gue pikirin” hanyalah bentuk spontanitas atau gaya komunikasi yang santai. Memang benar bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu berbicara dengan bahasa yang kaku dan formal. Di era digital, masyarakat justru cenderung menyukai sosok pemimpin yang mampu berbicara secara sederhana, mudah dipahami, dan terasa dekat dengan rakyat. Namun, kesederhanaan dalam berbahasa tidak harus menghilangkan kesantunannya sebagai seorang pemimpin. Menjadi komunikatif itu berbeda dengan mengabaikan etika komunikasi.
Dalam ilmu komunikasi, seorang komunikator memiliki tanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini menjadi semakin penting ketika komunikator tersebut adalah seorang pemimpin negara. Apa yang diucapkan oleh seorang presiden sering kali dijadikan rujukan, dikutip media, dibagikan di media sosial, bahkan ditiru oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin menggunakan diksi yang bernada meremehkan, ada kemungkinan sebagian masyarakat menganggap bahwa gaya komunikasi seperti itu merupakan sesuatu yang wajar dalam ruang publik.
Padahal, kualitas demokrasi justru ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk berdialog secara kritis sekaligus saling menghormati.Fenomena ini semakin relevan di tengah perkembangan media sosial. Potongan video berdurasi beberapa detik dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Tidak semua orang akan menyaksikan pidato secara utuh. Banyak yang hanya melihat cuplikan berisi kalimat tertentu tanpa mengetahui konteks lengkapnya.
Akibatnya, satu pilihan kata dapat menjadi fokus perhatian publik dan membentuk persepsi yang lebih kuat dibandingkan isi pidato secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin perlu semakin berhati-hati dalam memilih diksi ketika berbicara di ruang publik.Di sisi lain, kritik terhadap ucapan seorang pemimpin juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Perbedaan pendapat merupakan bagian yang sehat dalam demokrasi. Mengkritik pilihan bahasa seorang presiden bukan berarti menolak seluruh kebijakan atau kepemimpinannya. Sebaliknya, kritik terhadap cara berkomunikasi dapat dipandang sebagai bentuk harapan masyarakat agar pemimpin mampu menjaga standar etika yang sesuai dengan martabat jabatan yang diembannya. Dalam negara demokratis, pemimpin dan masyarakat sama-sama memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, selama dilakukan secara bertanggung jawab.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar dikenang bukan hanya karena kebijakan yang mereka hasilkan, tetapi juga karena kemampuan mereka menggunakan kata-kata untuk membangun optimisme dan persatuan. Pidato yang baik mampu memberikan harapan di tengah krisis, menenangkan masyarakat ketika terjadi konflik, serta mengajak rakyat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Hal tersebut membuktikan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap bagi seorang pemimpinan, melainkan bagian penting dari kepemimpinan itu sendiri.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang dua frasa, yaitu “ndasmu” dan “emang gue pikirin”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin menyadari bahwa setiap ucapan memiliki daya pengaruh yang besar terhadap kehidupan publik. Masyarakat tentu tidak menuntut seorang presiden untuk selalu menggunakan bahasa yang kaku atau penuh istilah formal. Namun, masyarakat berhak berharap agar pemimpinnya mampu menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan penghormatan kepada publik melalui pilihan kata yang digunakan.
Kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program atau menghasilkan kebijakan.
Kepemimpinan juga tercermin dari cara seorang pemimpin berbicara, menyikapi kritik, serta membangun budaya komunikasi yang sehat di tengah masyarakat. Sebab, ketika seorang pemimpin berbicara, yang terdengar bukan hanya suara seorang individu, melainkan suara yang mewakili sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin seharusnya menjadi jembatan yang memperkuat kepercayaan publik, bukan justru memunculkan pertanyaan tentang etika komunikasi yang semestinya dijaga oleh pemimpin tersebut.
Penulis bernama Musfirah, Mahasiswa Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Kamilina Junita Damanik
