Opini | DETaK
Dalam dunia digital yang begitu cepat, lincah, dan kadang melelahkan, generasi muda terutama Gen Z menciptakan cara mereka sendiri untuk tetap eksis, sambil menjaga kewarasan. Salah satunya adalah melalui fenomena second account, akun kedua yang menjadi ruang alternatif selain akun utama yang biasanya penuh tekanan performatif. Namun belakangan, ruang-ruang pribadi ini terancam hilang, menyusul wacana yang muncul dari anggota DPR RI yang mengusulkan larangan kepemilikan lebih dari satu akun media sosial.
Usulan ini, yang didorong oleh kekhawatiran terhadap penyalahgunaan akun untuk menyebar hoaks dan disinformasi, justru mengabaikan alasan-alasan yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih manusiawi tentang kenapa seseorang, khususnya anak muda, merasa perlu memiliki lebih dari satu akun. Di sinilah kita perlu mempertanyakan apakah regulasi media sosial benar-benar harus mengorbankan kenyamanan dan ruang aman yang diciptakan pengguna, hanya demi memberantas sebagian kecil penyalahgunaan akun?
Second Account sebagai Strategi Bertahan
Di balik layar ponsel, kita semua tidak sedang hanya bermain dan scroll tanpa makna. Gen Z hidup dalam sorotan yang tak henti. Setiap unggahan foto, story, bahkan likes di media sosial menjadi medan pertempuran eksistensi—siapa paling menarik, siapa paling keren, siapa paling punya “aesthetic”.
Akun utama (main account) biasanya penuh dengan perhitungan. Caption harus estetik, filter harus pas, dan feeds harus terkurasi. Tak jarang, mereka bahkan merasa seperti “merek pribadi” yang harus selalu tampil rapi di hadapan audiens yang bisa mencakup keluarga, dosen, guru, bahkan atasan magang. Dalam tekanan semacam itu, second account hadir sebagai ruang bernapas.
Di akun kedua, tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna. Di sanalah pengguna bisa menjadi diri sendiri. Mereka bisa mengunggah hal-hal remeh, cerita keseharian, emosi mentah, atau bahkan hanya curhat tanpa takut dihakimi. Akun ini biasanya hanya diikuti oleh lingkaran terdekat—teman-teman yang benar-benar dipercaya.
Dalam banyak kasus, second account justru menjadi bentuk perawatan diri (self-care), sarana regulasi emosi, dan cara untuk menghindari tekanan sosial. Ini bukan sekadar akun cadangan; ini ruang aman, bentuk resistensi, dan perlawanan terhadap tuntutan pencitraan digital yang melelahkan.
Apakah Second Account Masalah?
Dari sudut pandang kebijakan, kekhawatiran DPR tentang akun ganda memang tidak sepenuhnya salah. Banyak akun palsu atau anonim digunakan untuk menyebar hoaks, melakukan penipuan, atau menjadi buzzer politik yang menyebarkan polarisasi.
Namun masalah ini bukan soal jumlah akun, melainkan soal niat dan regulasi konten. Melarang lebih dari satu akun hanya akan menghukum pengguna yang tidak bersalah dan justru mengabaikan solusi yang lebih tepat sasaran seperti memperkuat verifikasi, memperbaiki moderasi konten, dan mendorong literasi digital.
Alih-alih melarang second account, lebih baik kita membangun sistem pelaporan dan pemantauan yang cerdas yang bisa membedakan mana akun yang memang menebar ancaman, dan mana yang hanya tempat seseorang menulis “hari ini aku capek banget dan ngerasa sendiri.”
Dampak Larangan Ini terhadap Gen Z
Jika larangan “satu orang satu akun” benar-benar diterapkan, kita bisa membayangkan efek psikologis yang cukup besar terhadap anak muda. Mereka akan kehilangan ruang aman, tak lagi punya tempat untuk mengekspresikan sisi pribadi secara otentik. Hasilnya bisa beragam:
Tekanan Sosial Bertambah: Mereka merasa harus selalu tampil sempurna di satu-satunya akun yang mereka miliki.
Curhat Dipindah ke Platform Tertutup: Meningkatnya penggunaan fitur anonim, atau bahkan kembali ke forum-forum gelap yang lebih sulit dimonitor.
Kehilangan Komunitas dan Ekspresi Diri: Komunitas kecil yang hanya eksis di second account akan hilang.
Efek terhadap Kesehatan Mental: Tidak punya tempat untuk menyalurkan emosi bisa berujung pada depresi, overthinking, dan burnout digital.
Jangan Salah Diagnosa: Penyakitnya Hoaks, Bukan Second Account
Jika tujuan regulasi adalah untuk menanggulangi disinformasi, maka pendekatan harus tepat sasaran. Kita bisa ibaratkan seperti ini: jika ada yang menggunakan motor untuk balapan liar, solusinya bukan melarang semua orang punya motor, melainkan menindak yang menyalahgunakannya.
Hoaks dan akun palsu bisa ditanggulangi dengan pendekatan berbasis teknologi dan etika, bukan pembatasan hak. Platform media sosial sebenarnya sudah memiliki teknologi deteksi perilaku mencurigakan, dan ini bisa dikembangkan lebih jauh daripada sekadar membatasi jumlah akun.
Bagaimana Seharusnya Negara Bersikap?
Fokus pada Konten, Bukan Jumlah Akun
Negara sebaiknya membuat kebijakan yang berfokus pada konten berbahaya, bukan keberadaan akun itu sendiri.
Mendorong Literasi Digital
Edukasi publik, terutama generasi muda, tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak jauh lebih efektif daripada larangan keras yang kaku.
Berkoordinasi dengan Platform
Kolaborasi dengan platform seperti Meta, TikTok, dan Google bisa menghasilkan sistem pelacakan akun yang lebih akurat, tanpa harus mengorbankan hak pengguna untuk memiliki lebih dari satu identitas digital.
Memahami Kebutuhan Psikososial Anak Muda
Kebijakan publik harus dilandasi empati. Anak muda bukan hanya objek regulasi; mereka juga manusia yang punya kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional yang sah.
Bagi Gen Z, second account bukan tempat menyebar hoaks. Bukan tempat untuk menipu. Bukan alat politik. Itu adalah ruang aman. Tempat menangis diam-diam, bercanda seenaknya, mengunggah foto yang blur tapi bermakna, atau sekadar “ngeluh” tentang kuliah yang berat.
Di tengah dunia yang semakin keras, akun kedua menjadi tempat bernaung. Jika negara ingin melindungi warganya dari bahaya digital, maka jangan hancurkan tempat-tempat kecil yang masih memberi rasa nyaman bagi anak muda. Perjuangkan kebijakan yang adil, cerdas, dan berpihak pada manusia, bukan hanya angka dan asumsi. Karena kadang, satu akun saja tidak cukup untuk menampung kompleksitas hidup ini.
Penulis bernama Amanda Tasya, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Cut Irene Nabilah
