Opini | DETaK
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Negara maju pada umumnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang lahir dari sistem pendidikan yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terlihat semakin aktif mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Salah satu langkah yang cukup signifikan adalah peningkatan akses pendidikan melalui berbagai program bantuan. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu banyak siswa tetap mengenyam pendidikan. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat dasar dan menengah terus meningkat. Hal ini menjadi indikator bahwa hambatan biaya mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya teratasi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pembaruan kurikulum melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Dari sudut pandang mahasiswa, kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kurikulum ini memberikan ruang belajar yang lebih fleksibel dan memungkinkan siswa menyesuaikan pembelajaran dengan minat serta kemampuan mereka. Namun, dalam praktiknya, kurikulum ini juga dapat menjadi tantangan bagi siswa maupun guru karena membutuhkan proses adaptasi yang tidak singkat.
Perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi seiring pergantian kepemimpinan nasional juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai bahwa perubahan yang terlalu sering justru menimbulkan kebingungan di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Pengalaman selama menempuh pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan yang terus berganti tidak selalu berdampak pada peningkatan kualitas, bahkan cenderung membuat sistem pendidikan berjalan stagnan.
Permasalahan ini semakin terlihat dalam implementasi di lapangan. Banyak sekolah, terutama di daerah, masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum akibat keterbatasan sumber daya dan minimnya pelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan pelaksana di tingkat sekolah.
Kualitas tenaga pendidik juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Namun, masih terdapat kesenjangan, terutama di daerah terpencil yang belum mendapatkan pelatihan secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa.
Di era digital, pemerintah turut mendorong transformasi teknologi dalam pendidikan melalui pengembangan platform pembelajaran daring dan digitalisasi materi ajar. Langkah ini relevan dengan perkembangan zaman, tetapi masih menghadapi tantangan besar pada aspek infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, sehingga kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin terlihat.
Pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah juga menjadi upaya yang patut diapresiasi. Sekolah yang sebelumnya berada dalam kondisi kurang layak mulai diperbaiki secara bertahap. Lingkungan belajar yang nyaman tentu dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Namun, pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas dan fasilitas dasar.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat pendidikan karakter melalui berbagai program. Meskipun demikian, evaluasi tetap diperlukan karena banyak kebijakan yang berjalan baik secara konsep, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta koordinasi antar lembaga, ditambah dengan pendekatan yang cenderung terpusat dan kurang memperhatikan kebutuhan daerah yang beragam.
Ke depan, kita sebagai mahasiswa bisa menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada pemerataan kualitas pendidikan. Akses yang luas harus diimbangi dengan mutu yang setara. Pelatihan guru perlu dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sementara pembangunan infrastruktur digital harus dipercepat agar tidak ada siswa yang tertinggal akibat keterbatasan teknologi.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Namun, dampaknya sangat menentukan masa depan bangsa. Upaya pemerintah saat ini sudah berada pada arah yang tepat, tetapi masih memerlukan konsistensi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan menciptakan generasi unggul dapat tercapai.
Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah evaluasi berbasis data. Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai data pendidikan, seperti hasil asesmen nasional dan laporan sekolah. Namun, pemanfaatannya belum optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data seharusnya tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di setiap daerah.
Selain itu, keterlibatan dunia industri dan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan. Pendidikan tidak dapat berjalan sendiri tanpa menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. Kolaborasi melalui program magang, pelatihan praktis, serta pengembangan kurikulum bersama dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.
Terakhir, sebagai mahasiswa, kita dapat menilai bahwa pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kebijakan yang terlalu sering berubah membuat siswa dan guru kesulitan beradaptasi. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan jangka panjang yang jelas agar seluruh pihak dapat menjalankan sistem pendidikan dengan lebih fokus dan konsisten.
Penulis bernama M. Azkal Azkiya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
Editor: Naisya Alina
