Opini l DETaK
Makna pemerintah dan pemerintahan memang menjadi pondasi dan potensi awal dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kata pemerintah sebagai pejalan dan pemegang atau sebagai pembuat aturan dan hukum, maka terbitah kata pemerintahan yang memiliki arti lembaga, organisasi yang bertujuan untuk mencapai cita-cita negara sehingga menghasilkan negara yang terarah, dan terampil guna mencapai tujuan dan kesejahteraan.
Pemerintah dalam kehidupan bernegara bagi suatu ketatanegaraan mempunyai fungsi yang cukup kuat dalam menarik dan merangkul masyarakat untuk dapat ikut andil atau ikut mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan, dengan demikian aturan dan hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh suatu wadah pemerintah bersifat akurat dan kuat sehingga wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam konteks kenegaraan.
Pemerintah terbangun dari tatanan kehidupan kemasyarakatan, sehingga dari makna pemerintah dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling melengkapi dalam konteks kehidupan bernegara. Dengan adanya pemerintah, kehidupan dalam lingkup kenegaraan menjadi lebih tertata dan rapi sehingga tidak terjadi kesewenangan dalam membuat aturan.
Dalam lingkup pemerintah harus adanya nilai-nilai yang dijunjung guna menambah dan meningatkan harmonisasi antara lingkup kerja pemerintah dengan pelaksanaan tugasnya dalam melayani masyarakat.
Nilai-nilai yang harus dianut dalam lingkup pemerintahan adalah nilai etika dan estetika. Etika merupakan salah satu cabang dalam kajian filsafat yang membahas terkait perilaku, sikap, kualitas, serta moral manusia dalam berkehidupan. Sehingga dari nilai etika tersebut seseorang akan mampu untuk saling menghargai dan bertoleransi tinggi di dalam kehidupan bersosial. Kemudian adanya nilai estetika yang merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas suatu keindahan dan seni. Seni yang diciptakan tersebut mampu membawa kebaikan dan dampak positif bagi orang lain.
Terkait dengan nilai etika dan estetika, mengapa keduanya harus diterapkan dan dipergunakan dalam kajian studi dan pembahasan pemerintahan? Dilihat dari sudut pandang penulis, para aparat pemerintahan harus mempunyai sifat keterbukaan dan toleransi yang tinggi di dalam kehidupan bernegara.
Implementasi nilai etika dan estetika dalam pemerintahan membuat pemerintah lebih peka akan perkembangan serta kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya cabang filsafat etika, seorang pemimpin akan lebih loyal terhadap masyarakat. Adanya cabang filsafat estetika juga memberikan impact atau dampak yang baik ketika seorang pemimpin lebih mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya nilai estetika dalam jiwa pemerintah juga membuat jiwa pemerintah lebih berseni dan sistem dalam ketatanegaraan aparatur pemerintahan lebih rapi, efektif, dan efesien guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dalam lingkup KKN.
Jadi dapat dikatakan bahwa bidang filsafat ilmu terkait dengan nilai etika dan estetika sangat diperlukan serta perlu diimplementasikan. Pemerintah dengan dilandasi dengan nilai etika dan estetika akan melahirkan tatanan lingkup pemerintahan yang lebih baik lagi.
Penulis bernama Rijcha Verdilla Azwa, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Feti Mulia Sukma
