Opini | DETaK
Setiap kali publik Indonesia berbicara tentang polisi yang jujur dan berintegritas, satu nama hampir selalu muncul lebih dulu yaitu nama Hoegeng Iman Santoso. Sosok yang pernah menjabat sebagai Kapolri pada akhir 1960-an itu hingga hari ini masih dikenang sebagai simbol kejujuran dalam institusi kepolisian. Namanya tidak sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi standar moral tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin polisi bersikap terhadap kekuasaan.
Namun justru karena standar itu begitu tinggi, perbandingan dengan sebagian jenderal polisi masa kini sering kali terasa kontras. Bukan hanya karena zaman telah berubah, tetapi karena publik mulai merasakan adanya jarak antara idealisme yang pernah ditunjukkan Hoegeng dan praktik kepemimpinan yang terlihat sekarang.
Hoegeng dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam berbagai kisah yang beredar, ia tidak ragu menyentuh kasus yang melibatkan orang-orang berpengaruh, meskipun konsekuensinya bisa sangat berat secara politik. Ia memandang jabatan bukan sebagai hak istimewa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh kepada masyarakat.
Sikap seperti itu membuat Hoegeng dihormati bukan hanya oleh anggota kepolisian, tetapi juga oleh publik luas. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia tetap hidup sederhana tanpa memanfaatkan bekas kekuasaan yang pernah dimilikinya. Keteladanan inilah yang membuat namanya terus dikenang hingga hari ini. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, citra kepemimpinan di tubuh kepolisian sering kali diwarnai oleh berbagai kontroversi yang menimbulkan pertanyaan publik. Ketika muncul kasus besar yang menyeret aparat penegak hukum atau ketika kinerja institusi dipertanyakan, masyarakat jarang melihat sikap tanggung jawab moral dari para pemimpin tertinggi.
Yang sering terlihat justru sebaliknya: para pejabat tetap bertahan di kursi jabatan, seolah-olah posisi tersebut adalah sesuatu yang harus dipertahankan sampai batas akhir.
Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa jabatan lebih dipandang sebagai simbol kekuasaan daripada sebagai amanah publik. Dalam tradisi kepemimpinan yang sehat, mundur dari jabatan ketika terjadi kegagalan atau krisis kepercayaan bukanlah sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, hal tersebut justru menunjukkan integritas dan keberanian moral seorang pemimpin. Di banyak negara, pejabat publik rela melepaskan posisinya bahkan hanya karena kesalahan yang terjadi di bawah tanggung jawabnya, meskipun ia tidak terlibat langsung. Sikap seperti itu lahir dari kesadaran bahwa jabatan publik selalu melekat dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Sayangnya, standar etika semacam ini masih terasa jauh dari budaya birokrasi kita.
Ketika kritik datang dari masyarakat atau media, respons yang muncul sering kali hanya berupa klarifikasi formal atau janji evaluasi internal. Sementara itu, posisi jabatan tetap dipertahankan, seolah tidak ada alasan untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam. Situasi seperti ini secara perlahan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Padahal, bagi lembaga penegak hukum, kepercayaan masyarakat merupakan modal yang sangat penting. Tanpa kepercayaan, setiap kebijakan atau tindakan aparat akan selalu dipandang dengan kecurigaan.
Di sinilah perbandingan dengan Hoegeng menjadi semakin relevan. Ia tidak dikenal karena pencitraan atau slogan reformasi, melainkan karena konsistensinya dalam memegang prinsip. Integritasnya terlihat dari tindakan nyata seperti keberaniannya dalam menegakkan hukum, kesederhanaan dalam hidup, serta kesediaan menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi.
Jika nilai-nilai seperti itu masih menjadi pedoman dalam kepemimpinan kepolisian saat ini, mungkin kritik publik tidak akan terasa sekeras sekarang. Tentu saja tidak adil jika seluruh jenderal polisi masa kini dianggap kehilangan integritas. Masih banyak aparat yang bekerja dengan profesional dan berkomitmen tinggi terhadap tugasnya. Namun masalahnya bukan semata pada individu, melainkan pada budaya kepemimpinan yang terbentuk di tingkat atas.
Ketika pemimpin enggan menunjukkan tanggung jawab moral, pesan yang sampai kepada organisasi menjadi kabur.
Anggota di tingkat bawah mungkin diminta untuk disiplin dan menjunjung tinggi etika, tetapi mereka juga melihat bagaimana para pemimpin menghadapi kritik dan krisis kepercayaan. Jika pemimpin terlihat lebih sibuk mempertahankan jabatan daripada melakukan introspeksi, maka nilai keteladanan akan semakin sulit tumbuh dalam organisasi.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut polisi menjadi sempurna. Publik hanya berharap melihat pemimpin yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab ketika kepercayaan mulai goyah.
Sejarah telah menunjukkan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang mustahil dalam institusi kepolisian. Sosok seperti Hoegeng Iman Santoso pernah membuktikannya.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teladan itu pernah ada, melainkan apakah ada keberanian untuk menghidupkannya kembali di tengah kepemimpinan polisi hari ini.
Penulis bernama Husniyyati, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Sara Salsabila
