Opini | DETaK
Komunikasi politik seharusnya menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Melalui komunikasi, pejabat publik dapat menjelaskan kebijakan, meredakan keresahan, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Komunikasi politik seringkali menjadi sumber kekecewaan baru, penuh blunder, arogansi, dan nyaris tak menumbuhkan empati.
Dalam banyak kasus, politisi Indonesia tampak tidak siap menghadapi kritik publik. Setiap kali isu viral muncul, tanggapan mereka bukannya menenangkan publik, melainkan memicu kontroversi baru. Alih-alih menawarkan solusi konkret, mereka justru menggunakan bahasa defensif, normatif, dan bahkan sarkastis. Tak heran jika publik semakin sinis, pernyataan politisi lebih sering dianggap sebagai bahan lelucon di media sosial daripada sebagai sumber jawaban yang meyakinkan.
Kasus Tagar #IndonesiaGelap
Tagar #IndonesiaGelap muncul sebagai simbol keresahan kaum muda dan mahasiswa atas kondisi bangsa yang suram: krisis ekonomi yang mencekik, korupsi yang terus-menerus, sistem pendidikan yang rapuh, dan upah yang jauh dari memadai. Kata “gelap” di sini tak lagi sekadar menandakan ketiadaan cahaya, melainkan metafora untuk kebijakan negara yang buram, komunikasi politik yang penuh kesalahan, dan kepemimpinan yang gagal menginspirasi harapan.
Yang lebih menyakitkan adalah ketika publik menuntut penjelasan, jawaban yang mereka terima justru merendahkan. Pernyataan seperti “kau yang gelap, bukan RI” jelas menunjukkan arogansi dan jarak para pejabat dari realitas rakyat. Alih-alih menenangkan, pernyataan semacam itu justru memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap mereka yang berkuasa.
Tak heran jika tagar ini menjadi identik dengan #KaburAjaDulu—sebuah sindiran getir terhadap generasi muda yang merasa lebih baik pergi daripada terjebak dalam kegelapan yang dipupuk oleh elite politik. Fenomena ini menjadi peringatan keras, rakyat sudah muak dengan gaya komunikasi yang defensif, anti-kritik, dan tak berpihak pada solusi. Selama pemerintah sibuk bermain kata-kata dan mengabaikan aspirasi, Indonesia akan tetap berada dalam kegelapan, bukan karena pemadaman listrik, melainkan karena akal sehat politik telah lama mati.
Tagar #KaburAjaDulu
Tagar #KaburAjaDulu muncul sebagai seruan getir dari generasi muda yang semakin kehilangan harapan akan masa depan di negeri sendiri. Di balik humor dan sarkasme, tersimpan kekecewaan mendalam atas situasi sosial-ekonomi yang semakin represif. Sulitnya mencari pekerjaan layak, upah rendah yang tak sebanding dengan biaya hidup, dan meningkatnya ketimpangan sosial telah membuat kaum muda memandang hidup di Indonesia sebagai jalan buntu.
Tagar ini bukan sekadar ajakan untuk melarikan diri, melainkan kritik tajam terhadap negara yang gagal menjamin kesejahteraan warganya. Kaum muda yang seharusnya optimis justru dipaksa berpikir realistis: tetap tinggal di negeri sendiri terlepas dari keterbatasannya, atau mencari masa depan di luar negeri dengan harapan mendapatkan peluang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, #KaburAjaDulu telah menjadi simbol frustrasi kolektif dan kritik sosial terhadap pemerintah yang sibuk membangun citra sambil mengabaikan kebutuhan dasar rakyat.
Tagar ini juga mengungkap krisis kepercayaan yang serius. Generasi muda tak lagi percaya pada janji-janji pembangunan, karena realitas sehari-hari yang mereka hadapi semakin jauh dari kata sejahtera. Jika generasi muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa, memilih untuk “melarikan diri”, artinya negara telah gagal total dalam membangun optimisme. Dan kegagalan ini bukanlah kegagalan individual, melainkan kegagalan struktural, yang tersembunyi dalam kebijakan yang buruk dan gaya komunikasi politik yang cenderung defensif, blunder, dan tak pernah menghadirkan solusi nyata.
Kesalahan Terkait Kenaikan Harga BBM
Setiap kali naik, beban rakyat otomatis bertambah seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok. Di saat seperti ini, rakyat menunggu penjelasan dan solusi yang jujur. Namun, beberapa politisi meyakinkan mereka dengan pernyataan: “BBM Indonesia masih murah dibandingkan negara lain.
Pernyataan ini merupakan contoh klasik komunikasi elitis. Membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara maju seperti Singapura atau Jepang jelas tidak relevan. Pendapatan per kapita Indonesia jauh lebih rendah. Apalah arti “murah” jika orang rela mengurangi konsumsi pangan hanya demi membeli BBM?. Komunikasi semacam ini ibarat menabur garam pada luka rakyat: retorika yang indah namun menyakitkan.
Kesalahan Harga Sembako “Masih Terjangkau”
Pernyataan “harga beras masih terjangkau” juga kerap terdengar dari para pejabat. Namun, kenyataan di lapangan jelas berbeda. Di banyak daerah, harga beras melonjak drastis, dan masyarakat terpaksa mengurangi konsumsi pangan mereka. Frasa “masih terjangkau” menunjukkan betapa jauhnya elit politik dari kenyataan.
Terjangkau untuk siapa?. Mungkin bagi pejabat yang bergaji puluhan juta. Namun bagi rakyat biasa yang penghasilan hariannya pas-pasan, kenaikan harga sekecil apa pun terasa sangat berat. Komunikasi politik semacam ini bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi juga penghinaan terselubung terhadap perjuangan rakyat jelata.
Krisis Minyak Goreng, Pernyataan Kontradiktif vs Realitas
Krisis minyak goreng tahun lalu merupakan salah satu drama komunikasi politik yang paling memalukan. Masyarakat mengantre berbulan-bulan untuk mendapatkan minyak goreng, sementara para pejabat bergantian mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif: ada yang mengatakan stok aman, ada yang mengklaim distribusi bermasalah, dan ada pula yang menuduh manipulasi pasar.
Tidak ada konsistensi. Yang ada hanyalah kebingungan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan karena pernyataan masing-masing pejabat berbeda, sementara permasalahan di lapangan tetap tak terselesaikan. Komunikasi semacam ini justru menunjukkan kurangnya kontrol pemerintah, yang sangat berbahaya bagi legitimasi negara.
Komunikasi Elit, “Makan Singkong Saja”
Solusi makan singkong atau tiwul saat harga beras naik juga patut dicatat sebagai blunder monumental. Diversifikasi pangan memang penting, tetapi menyampaikannya dengan cara yang merendahkan kondisi masyarakat hanya akan memperburuk keadaan. Masyarakat tidak menolak singkong; Yang mereka tuntut adalah jaminan kecukupan pangan pokok.
Pernyataan seperti ini menunjukkan sifat elitis komunikasi politik: seolah-olah masalah pangan dapat diselesaikan dengan mengubah menu, padahal sebenarnya masalahnya jauh lebih struktural.
Kurangnya Empati Saat Bencana
Kesalahan komunikasi juga sering terjadi saat bencana melanda. Beberapa pejabat mengatakan banjir atau tanah longsor adalah “kejadian alam yang rutin.” Pernyataan ini memang benar secara geologis, tetapi sama sekali tidak pantas secara sosial. Bagi para korban yang telah kehilangan keluarga, rumah, dan harapan mereka, pernyataan seperti itu terdengar dingin dan tidak berperasaan.
Politisi seharusnya menghibur para korban dengan empati, bukan menjejali mereka dengan teori-teori alami yang mengabaikan penderitaan. Inilah yang membuat publik semakin tidak percaya: mereka merasa para pemimpin hanya berbicara untuk menutupi kelemahan, bukan untuk memberikan solusi.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa komunikasi politik Indonesia sedang sakit parah. Para politisi terlalu sibuk membangun citra, mencari slogan, atau melontarkan lelucon yang tidak relevan. Mereka lupa bahwa rakyat bukan lagi massa yang pasif. Di era digital, setiap pernyataan dapat langsung diuji, dikritik, bahkan dijadikan bahan sindiran.
Sudah saatnya menghentikan gaya komunikasi arogan ini. Rakyat tidak perlu disalahkan, diremehkan, atau ditenangkan dengan slogan-slogan murahan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kejujuran, konsistensi, dan solusi nyata.
Gaya komunikasi politikus Indonesia saat ini ibarat sandiwara panggung yang penuh blunder. Mulai dari kasus #IndonesiaGelap yang menyalahkan rakyat, slogan #KaburAjaDulu yang menyesatkan, hingga pernyataan “BBM masih murah” atau “makan singkong saja”, semuanya menunjukkan pola komunikasi yang arogan, tak diminta, dan tanpa empati.
Jika gaya komunikasi ini tidak segera diubah, krisis kepercayaan akan semakin dalam. Demokrasi akan menjadi formalitas belaka, sementara politik akan kehilangan maknanya sebagai ruang dialog antara negara dan rakyat. Komunikasi politik harus berhenti menjadi alat pencitraan murahan. Komunikasi politik harus kembali pada hakikatnya, menyampaikan kebenaran, menunjukkan empati, dan menghadirkan solusi nyata bagi rakyat.
Penulis bernama Raisa Amanda, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Cut Irene Nabilah
