Artikel | DETaK
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membahas rencana redenominasi rupiah sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Dalam Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2025–2029, wacana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam upaya menyederhanakan sistem transaksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan citra rupiah di mata internasional, salah satu langkah penting yang direncanakan adalah redenominasi rupiah.
Secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan menghapus beberapa angka nol pada nominal uang, tanpa mengubah daya beli masyarakat. Misalnya, nilai Rp1.000 akan ditulis menjadi Rp1, Rp100.000 akan menjadi Rp100. Meskipun jumlah angkanya berkurang, nilai barang dan jasa tetap sama. Redenominasi dilakukan untuk perubahan tampilan angka agar lebih ringkas dan mudah digunakan.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya, tujuan dari langkah ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan canggih. Selama ini, pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, dan transaksi internasional sering mengalami kesulitan karena banyaknya angka nol pada rupiah. Nominal rupiah yang sangat panjang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dalam transaksi besar, seperti proyek pemerintah atau perdagangan internasional. Seiring dengan membuat rupiah lebih kuat dan setara dengan mata uang negara lain di seluruh dunia, denominasi diharapkan dapat mengatasi masalah ini.
Purbaya juga menyatakan bahwa redenominasi tidak akan berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Harga barang dan nilai ekonomi tetap sama. Pemerintah menjamin bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang kehilangan nilai uang atau daya beli. Negara-negara seperti Turki, Korea Selatan, dan Rusia telah melakukan redenominasi. Negara-negara tersebut dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan mereka tanpa menimbulkan keresahan publik. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Indonesia dapat mengikuti jejak yang sama.
Untuk melaksanakannya, Kemenkeu akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), lembaga yang berwenang dalam kebijakan moneter, untuk membuat regulasi teknis, desain uang baru, dan sistem transisi dari uang lama ke uang baru. Selain itu, Kemenkeu dan BI berencana mengatur tahapan sosialisasi secara menyeluruh untuk memberi masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang arti sebenarnya dari redenominasi. Ini dianggap penting karena masih banyak masyarakat yang salah paham dan menganggap redenominasi sama dengan pemotongan nilai uang.
Rencana redenominasi rupiah ini sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sudah pernah membahasnya sejak beberapa tahun lalu, namun belum terealisasi karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Kali ini, wacana tersebut kembali dimasukkan ke dalam program strategis nasional dan ditargetkan mulai dibahas dalam rancangan undang-undang pada tahun mendatang. Pemerintah menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah lebih siap dibanding sebelumnya, terutama dari sisi stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pelaksanaan redenominasi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Proses ini memerlukan persiapan panjang, baik dari sisi regulasi maupun teknis di lapangan. Bank, lembaga keuangan, perusahaan, dan aplikasi digital perlu memperbarui sistem mereka agar bisa membaca nominal baru dengan benar. Jika sistem belum siap, risiko kesalahan transaksi bisa meningkat. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek siap sebelum kebijakan ini dijalankan.
Salah satu tantangan utama dalam menerapkan redenominasi adalah pemahaman publik. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar paham bahwa uang mereka tidak kehilangan nilai. Edukasi yang dilakukan secara terus-menerus sangat diperlukan agar tidak timbul kepanikan. Selain itu, periode transisi juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ini. Biasanya, uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan untuk sementara waktu agar masyarakat bisa menyesuaikan diri. Setelah semua sistem dan masyarakat siap, uang baru akan menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Manfaat dari redenominasi rupiah bisa dirasakan dalam jangka panjang. Angka uang yang lebih ringkas akan membuat transaksi lebih cepat dan efisien. Pencatatan keuangan di sektor publik dan swasta juga akan lebih mudah. Rupiah juga akan memiliki citra yang lebih kuat di mata investor internasional. Pemerintah berharap langkah ini bisa meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi rupiah di tingkat global.
Bagi masyarakat umum, terutama generasi muda dan mahasiswa, kebijakan ini menarik untuk diperhatikan. Redenominasi bukan hanya soal perubahan angka di uang kertas, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati. Mahasiswa hukum dan ekonomi bisa mempelajari aspek regulasi serta dampaknya terhadap sistem keuangan nasional. Ini menjadi kesempatan untuk memahami bahwa kebijakan moneter tidak hanya berdampak pada angka, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan ekonomi.
Rencana redenominasi rupiah menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan persiapan yang matang dan komunikasi yang baik kepada publik, redenominasi dapat menjadi langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan dipercaya. Selama nilai rupiah tetap terjaga dan masyarakat memahami perubahan ini dengan baik, kebijakan ini bisa membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa depan.
Penulis bernama M. Azkal Azkiya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Cut Irene Nabilah
