Indah Latifa | DETaK
Banda Aceh – Aksi demonstrasi 11 April 2022 yang digelar di depan Kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) oleh gabungan aliansi mahasiswa seluruh Aceh melayangkan beberapa tuntutan dalam aksinya. Tuntutan tuntutan tersebut disampaikan ketika Audiensi antara para Ketua BEM Universitas se-Aceh dan Plt. Ketua DPRA, Safaruddin.
Dalam Audiensi yang dipandu oleh Saifullah selaku Koordinator Lapangan tersebut, terdapat 9 poin tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi.
- Meminta Pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM dan PPN yang diputuskan tidak melibatkan secara eksplisit elemen masyarakat.
- Meminta Pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan harga pangan dan sembako yang berimbas dari kenaikan BBM dan PPN, serta meminta kerja nyata dan cepat pemerintah untuk menstabilkan harga serta ketersediaan bahan pangan dan sembako.
- Revisi kembali PERMEN ESDM No 21 Tahun 2021 pada pasal 8 ayat 1 terkait kenaikan harga dasar BBM.
- Meminta Pihak DPR Aceh untuk mendesak DJP, Menteri Keuangan serta pemerintah terkait untuk mengkaji ulang aturan turunan UU HPP yang menyebabkan kenaikan PPN menjadi 11%, dan mendesak untuk mengembalikan PPN seperti sebelumnya yaitu di angka 10%.
- Tuntaskan konflik agraria paling telat bulan 6 tahun 2022 serta transparansikan kinerja pansus setiap satu minggu sekali dengan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
- Revisi kembali JKA agar bisa dirasakan kembali oleh seluruh golongan masyarakat kecuali golongan ASN.
- Meminta kepada setiap institusi pendidikan Aceh untuk lebih serius menerapkan Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang HKS demi mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual yang ada di Aceh.
- Mendesak Gubernur meregulasikan kepada setiap kepala desa untuk melakukan pengontrolan di setiap pangkalan gas LPG serta mengatasi penyelewengan kenaikan harga gas LBG subsidi.
- Tuntaskan kelangkaan BBM Aceh jenis Pertalite san Solar.
Safaruddin, Plt. Ketua DPRA yang hadir di lokasi mengatakan bahwa pihaknya sepakat dan satu suara dengan tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi. Ia menambahkan bahwa terkait isu agraria, insha Allah akan ada pemberitaan terkait hal itu.
“Yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa DPRA satu suara dengan kalian (massa aksi), yang kedua menyangkut isu nasional DPR Aceh juga sepakat dengan suara kalian (massa aksi). Yang ketiga soal isu agraria yang sudah disampaikan oleh masyarakat kami hari ini juga sudah membahas itu, dan insha Allah minggu depan akan ada pemberitaan yang kami sampaikan terkait advokasi yang dilakukan DPR Aceh,” ungkapnya.
Koordinator lapangan aksi, Saifullah, mengatakan bahwa DPR Aceh telah menandatangani poin-poin yang disebutkan di atas dan berharap tindaklanjutnya. Ia menambahkan bahwa dalam petisi yang berisi poin-poin tuntutan tersebut pihak aksi meminta DPR membubuhkan tanda tangan Gubernur Aceh dalam waktu 24 jam.
Apabila permintaan tersebut tak terpenuhi, maka tak menutup kemungkinan mahasiswa akan melakukan aksi serupa di Kantor Gubernur Aceh.
“Menandatangani dan menindaklanjuti terhadap petisi ini. Juga kemudian DPR sudah manandatangani semuanya. Kemudian kami juga melampirkan tanda tangan gubernur Aceh, di mana kami meminta kepada DPR untuk menghadirkan ataupun meminta lewat DPR Aceh untuk gubernur membubuhkan tanda tangan di sini dalam waktu 24 jam. Jika tidak maka kami mahasiswa tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi serupa tepatnya di Kantor Gubernur Aceh,” jelas Saifullah sebelum akhirnya menarik diri dari kerumunan.[*]
Editor: Della Novia Sandra
