Artikel | DETaK
Tahun ajaran baru 2025-2026 sudah berlangsung selama kurang lebih seminggu, namun tahukah anda?. Ketika pendaftaran murid baru dibuka sebulan yang lalu, ada banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) di beberapa daerah yang mengalami kekurangan pendaftar, bahkan ada juga yang tidak mendapatkan pendaftar sama sekali. Fenomena ini terlihat di beberapa sekolah yang ada di Jawa sampai Lampung, contohnya seperti di SDN Butuh Temanggung, Jawa Tengah, yang hanya menerima 2 orang murid baru. Contoh lainnya dapat dilihat di SDN Keraton 5 Pandeglang, Banten, yang terancap tutup karena tidak menerima murid satupun.
Hal ini justru berkebalikan dengan jumlah murid yang mendaftar di Sekolah Dasar Swasta (SDS), Berdasarkan laporan Kompas pada Kamis (17/7/2025), selama lima tahun terakhir, jumlah siswa baru di SD swasta meningkat rata-rata sekitar 17.580 siswa per tahun. Angka ini jauh melampaui jumlah siswa baru di SD negeri yang hanya berkisar 3.600-an per tahun.
Apakah fenomena kekurangan murid di SD negeri semata-mata disebabkan oleh kalahnya persaingan dengan SD swasta, atau justru ada faktor lain yang ikut berperan? Berikut ulasan selengkapnya.
- Penurunan Angka Kelahiran dan Perubahan Demografi
Penurunan tingkat kesuburan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir berdampak signifikan terhadap jumlah anak usia sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan. Data proyeksi dari Macrotrends menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 17.095 kelahiran per 1.000 penduduk. Angka ini menurun sebesar 1,59% pada tahun 2023 menjadi 16.817 kelahiran per 1.000 penduduk. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana angka kelahiran
kembali turun 1,24% menjadi 16,608 kelahiran per 1.000 penduduk. Hal ini terjadi seiring meningkatnya kesadaran akan perencanaan keluarga dan akses terhadap layanan kesehatan. Di daerah terpencil, kondisi ini diperparah dengan minimnya kelahiran baru yang tidak cukup untuk menggantikan jumlah siswa yang lulus setiap tahun. Akibatnya, banyak sekolah di daerah tersebut kekurangan murid bahkan terancam tutup.
- Urbanisasi (Perpindahan Penduduk Desa ke Kota)
Urbanisasi juga memainkan peran penting dalam penurunan jumlah siswa di SD negeri, khususnya di wilayah pedesaan. Banyak keluarga muda pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan akses layanan yang lebih baik, meninggalkan desa-desa dengan jumlah anak usia sekolah yang semakin menurun. Hal ini menyebabkan banyak SD negeri di desa kekurangan peserta didik, sementara sekolah di kota menjadi semakin padat atau justru didominasi oleh sekolah swasta yang lebih diminati. - Preferensi Orang Tua terhadap Sekolah Swasta dan Madrasah
Banyak orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke SD swasta atau madrasah ibtidaiyah (MI) karena dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, serta pendekatan pembelajaran yang lebih modern dan berbasis nilai. Selain itu, SD swasta dinilai lebih disiplin, memiliki program unggulan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, dibandingkan dengan SD negeri yang sering kali menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pengajar, dan inovasi pembelajaran. - Kualitas dan Fasilitas SD Negeri yang Dinilai Kurang
Banyak SD negeri yang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Ruang kelas rusak, kekurangan tenaga pendidik, serta minimnya akses terhadap teknologi seperti komputer dan laboratorium menjadi keluhan umum. Di beberapa sekolah, seorang guru harus menangani kelas besar dengan jumlah siswa yang tidak ideal. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa SD negeri kurang unggul dibandingkan sekolah swasta, terutama di mata orang tua kelas menengah ke atas yang lebih kritis terhadap kualitas pendidikan. - Kurangnya Inovasi dan Daya Tarik SD Negeri
Di tengah era digital, banyak SD negeri yang belum mampu beradaptasi dengan tren pendidikan modern. Minimnya pemrograman berbasis teknologi, sistem pembelajaran kreatif, dan promosi sekolah membuat banyak SD negeri kehilangan daya saing. Sementara itu, SD swasta gencar melakukan branding, menawarkan ekstrakurikuler yang menarik, serta menggalang komunitas dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Kebijakan Zonasi dan Regulasi Izin Sekolah
Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru membatasi pilihan orang tua dan anak. Sekolah-sekolah di zona yang tidak diminati menjadi sepi pendaftaran. Sementara itu, izin pendirian SD swasta dan madrasah terus diberikan, bahkan di wilayah yang sudah melebihi sekolah. Hal ini menambah tekanan bagi SD negeri yang kesulitan bersaing secara alami. Penurunan jumlah murid di SD negeri berdampak langsung pada berkurangnya dana BOS dan menurunnya kualitas pembelajaran. Jika situasi ini terus dibiarkan, dampaknya akan serius: SD negeri bisa semakin ditinggalkan dan jumlahnya menyusut. Padahal, tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Pemerintah perlu segera merumuskan ulang peran SD negeri agar lebih relevan dengan
kebutuhan zaman. SD negeri harus menjadi sekolah unggulan yang adaptif dan progresif, dengan kurikulum yang kontekstual dan partisipasi orang tua dalam merancang pengalaman belajar anak. Sebab jika SD negeri terus ditinggalkan, ini bisa menjadi cerminan kegagalan negara dalam mengelola pendidikan dasar secara merata dan adil.
Penulis bernama Zarifah Amalia, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Sara Salsabila
