Artikel | DETaK
Hong Kong telah lama dikenal sebagai salah satu kota paling maju dan berkilau di Asia bahkan di dunia. Namun di balik kemegahan gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah, kota ini menyimpan kenyataan yang jauh dari glamor dan menghadapi masalah perumahan yang membuat banyak penduduknya tinggal dalam kamar kecil yang hampir tidak layak disebut rumah. Tak sedikit dari mereka yang hidup di “cage homes” atau “coffin cubicles” yaitu ruangan berukuran sekitar 1,5 meter persegi yang dipagar kawat atau papan tripleks, cukup hanya untuk tidur dan menyimpan beberapa barang pribadi. Harga sewanya? Tak main-main, mulai dari HK$3.000 (sekitar Rp6 juta) per bulan.
Akibat dari keterbatasan lahan dan harga properti yang meningkat, bahkan apartemen legal terkecil di kota ini dibangun dengan luas 10 hingga 13 meter persegi, lebih kecil dari garasi mobil. Laporan South China Morning Post menyatakan bahwa sekitar 220.000 orang tinggal di hunian sempit atau apartemen yang dibagi menjadi lebih dari 110.000 unit, banyak di antaranya tidak memiliki ventilasi yang memadai, jendela, atau kamar mandi pribadi.
Tingkat ketimpangan ekonomi yang mencolok memperparah krisis ini. Satu dari lima orang di Hong Kong hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data yang dikumpulkan oleh Oxfam Hong Kong. Dalam laporan terbarunya, perbedaan pendapatan antara sepuluh orang terkaya dan yang paling miskin bahkan mencapai 81,9 kali lipat. Orang termiskin hanya menerima rata-rata HK$1.600 (sekitar Rp. 3,2 juta) setiap bulan sedangkan sepuluh orang terkaya dapat memperoleh lebih dari HK$131.000 (sekitar Rp. 262 juta) setiap bulan.
Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Hong Kong lebih tinggi daripada Asia manapun. Di tengah biaya hidup yang tinggi, banyak warga memilih untuk menyewa kamar bersama orang asing atau tinggal bersama orang tua mereka meskipun mereka sudah menikah. Anak-anak muda juga kehilangan harapan untuk memiliki rumah sendiri. Sebagian dari mereka perlahan-lahan memilih untuk pindah ke negara lain seperti Inggris, Kanada, atau Taiwan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Sebenarnya pemerintah telah melakukan banyak hal seperti membangun rumah susun dengan subsidi dan menyediakan hunian transisi. Sekitar 49.000 orang telah dipindahkan ke rumah sewa publik sejak 2022 dan lebih dari 18.000 rumah sementara telah dibangun. Namun daftar tunggu untuk perumahan publik masih sangat lama, rata-rata lima hingga enam tahun. Bahkan undang-undang baru yang mewajibkan kamar tidur sempit berukuran minimal 8 meter
Persegi dengan jendela dan toilet pribadi dianggap hanya akan menaikkan harga sewa dan mengurangi ketersediaan rumah murah. Peraturan ini dianggap tidak akan mengatasi masalah utama yaitu ketergantungan pemerintah pada pengembang swasta dan kebijakan redistribusi lahan yang tidak efektif. Untuk benar-benar mengatasi dibutuhkan pembangunan massif perumahan publik-diperkirakan Hong Kong membutuhkan sekitar 300.000-308.000 unit baru pada 2030-an.
Di tengah kondisi yang jauh dari ideal warga Hong Kong terus berupaya bertahan dengan segala keterbatasan ruang dan biaya hidup yang tinggi. Realitas hunian seperti coffin cubicles dan subdivided flats bukan hanya persoalan fisik tetapi juga cerminan dari ketimpangan sistemik yang terus berlangsung. Ketika ruang hidup dipadatkan hingga tersisa beberapa meter persegi dan tetap dibanderol dengan harga tinggi maka yang dipertanyakan bukan lagi akses, melainkan logika keadilan sosial dalam tata kelola kota. Pembangunan sektor properti yang besar ternyata tidak memenuhi kebutuhan dasar mayoritas orang, tetapi sebaliknya menciptakan perbedaan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak mampu membeli barang.
Hong Kong selama ini dikenal sebagai pusat keuangan dunia dengan infrastruktur yang maju dan reputasi global. Namun, krisis perumahan yang berkepanjangan menunjukkan bahwa pencapaian ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem, keterbatasan suplai hunian layak, serta lambannya implementasi kebijakan perumahan publik menjadi kombinasi masalah yang menekan kelas menengah dan bawah. Upaya pemerintah untuk membangun hunian transisi dan membatasi ukuran minimum apartemen subdivided patut diapresiasi tetapi belum cukup untuk mengimbangi tingginya permintaan dan lama daftar tunggu perumahan sosial.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan hanya tentang mengapa harga properti begitu tinggi, tetapi juga tentang sejauh mana negara hadir dalam memastikan akses terhadap tempat tinggal yang layak bagi seluruh warganya. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang lebih progresif dan kepedulian yang lebih jelas terhadap kelompok rentan, krisis ini akan berlarut-larut dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya menjamin hak dasar mereka. Sebagai kota internasional, Hong Kong menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sambil memperbaiki fondasi keadilan sosial yang semakin rapuh.
Penulis bernama Diffa Nailah, Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor : Amirah Nurlija Zabrina
