Opini | DETaK
Indonesia pernah bermimpi menjadi bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, berulang kali sejarah membuktikan bahwa mereka yang berani bersuara justru sering kali dibungkam bukan hanya melalui intimidasi, tetapi juga melalui kematian.
Kasus Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat yang ditemukan tewas dalam kondisi penuh tanda tanya, menjadi potret nyata dari ironi tersebut. Kepala terbungkus lakban dengan begitu rapi, sementara beberapa bagian tubuh menunjukkan bekas memar. Barang-barang penting seperti telepon genggam tidak ditemukan di tempat, dan yang lebih janggal lagi, kondisi kamar kos tetap tertata rapi tanpa tanda-tanda perlawanan ataupun kerusakan. Istrinya pula yang pertama kali meminta pemilik kos untuk memeriksa keadaan sang suami sebuah detail yang menambah lapisan misteri dalam kasus ini.
Peristiwa ini menjadi bukti pahit bahwa di negeri ini, kebenaran bisa dikubur bersama jasad seseorang yang berani mengucapkannya. Namun yang paling ironis, teror tidak berhenti pada kematian Arya. Makamnya dirusak, bunga-bunga di atas pusaranya dihancurkan, dan keluarganya yang sedang berduka justru diteror. Pertanyaan mendasar pun tak terhindarkan: apa yang sebenarnya ditakuti negara ini, hingga suara seorang suami, ayah, dan warga negara harus dibungkam dengan cara sedemikian keji bahkan setelah ia tiada?
Namun, alih-alih ada penyelidikan yang transparan, publik justru disuguhi kebisuan panjang dan minimnya tindak lanjut. Negara terlihat lebih memilih menutup rapat-rapat tragedi ini, seolah menganggap kematian Arya hanyalah peristiwa biasa. Padahal, di balik diamnya negara, ada luka yang semakin dalam di hati masyarakat, luka karena keadilan yang tak kunjung hadir, luka karena kebenaran yang sengaja dikubur bersama jasad korban.
Lebih menyakitkan lagi, keluarga yang tengah berduka justru dijadikan sasaran. Mereka yang seharusnya dilindungi malah hidup dalam ketakutan. Bahkan makam, tempat terakhir bagi seseorang untuk beristirahat dengan damai, pun tidak dibiarkan tenang. Apa yang lebih kejam dari mengusik orang mati? Tindakan ini bukan sekadar bentuk intimidasi, melainkan juga pesan simbolik yang ingin ditegaskan: “Siapa pun yang melawan, siapa pun yang bersuara, akan mengalami nasib serupa.” Atau, lebih jauh lagi, seolah mengirim sinyal gelap: “Berhentilah melawan, atau bersiaplah hidup dalam teror abadi.”
Di sinilah letak ironi terbesar, negara yang seharusnya hadir untuk melindungi justru memilih bungkam. Mengapa? Dengan kemajuan teknologi forensik, cyber, dan analisis data saat ini, seharusnya Indonesia sangat mudah mengungkap siapa pelaku di balik tragedi ini. Apalagi ketika kasus Arya bahkan sempat menjadi perdebatan di antara para pakar hukum dan kriminologi di Universitas Indonesia. Pertanyaan logis pun bermunculan: bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh dirinya sendiri dengan lakban, dengan kondisi yang begitu rapi, tanpa meninggalkan jejak perlawanan?
Keanehan semakin terasa ketika barang-barang penting seperti handphone, tas, dan laptop milik Arya hilang, tetapi kamar tetap rapi, tidak ada tanda-tanda perampokan. Jika benar ini hanya kasus bunuh diri atau pencurian biasa, mengapa begitu banyak kejanggalan yang tidak dijawab? Mengapa pihak berwenang tidak segera memberi klarifikasi yang masuk akal? Atau, mungkinkah semua ini hanyalah potongan dari sebuah skenario besar yang sengaja ditutupi?
Di titik inilah publik berhak curiga. Jika memang benar Arya Danu Pangayunan dibunuh, pa yang sedang disembunyikan? Siapa yang begitu takut pada suaranya hingga merasa perlu membungkamnya dengan cara sebrutal itu? Semua tanda seolah menunjuk pada satu hal. ada pihak-pihak elit, entah siapa, yang memiliki kepentingan untuk menutup mulut Arya, bahkan setelah kematiannya.
Kasus ini bukan hanya tentang hilangnya satu nyawa, tetapi juga tentang sebuah pola- pola penghilangan, pembungkaman, dan teror yang berulang dalam sejarah negeri ini. Ketika suara-suara kritis terus diberangus, dan negara terus memilih diam, maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan upaya sistematis untuk menormalisasi ketakutan dan membungkam demokrasi.
Diamnya negara dalam kasus seperti ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk politik impunitas. Ada beberapa alasan mengapa negara memilih bungkam:
1. Kepentingan Kekuasaan. Banyak suara kritis yang dianggap mengganggu stabilitas politik atau kepentingan kelompok tertentu. Daripada membuka aib, lebih mudah membungkam pengkritik.
2. Kelemahan Aparat. Aparat penegak hukum sering kali tidak netral. Mereka lebih tunduk pada kepentingan politik ketimbang keadilan.
3. Budaya Menormalisasi Kekerasan. Di Indonesia, sejarah menunjukkan banyak kasus pembunuhan aktivis yang tidak pernah diselesaikan: dari Munir, Marsinah, hingga belasan jurnalis daerah. Arya kini masuk dalam daftar panjang itu.
Diamnya negara bukan sekadar ketidakmampuan, melainkan pilihan sadar membiarkan keadilan mati. Budaya Impunitas, Siapa yang Berani, Siapa yang Dikorbankan. Indonesia hidup dalam budaya impunitas. Pelaku kejahatan politik atau kekerasan terhadap pengkritik sering kali tidak tersentuh hukum. Justru korbanlah yang kerap dicurigai, dituduh, bahkan dipermalukan.
Arya adalah representasi warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negaranya. Tapi pada faktanya, ia justru menjadi korban. Kasus ini membuktikan bahwa di Indonesia, keberanian bisa dibalas dengan kematian, dan kematian pun masih harus disusul teror terhadap keluarga.
Ini bukan hanya tentang Arya, tapi tentang pola yang berulang bahwa negara gagal hadir sebagai pelindung rakyatnya. Dalam kasus ini memberikan dampak sosial yang sangat krusial bagi publik karena hidup dalam ketakutan untuk bersuara, jika bersuara bisa saja dibungkam. Dibungkam untuk selama-lamanya.
Kasus kematian Arya Daru Pangayunan tidak hanya merenggut satu nyawa, tetapi juga meninggalkan jejak luka yang dalam bagi masyarakat. Tragedi ini mengirim pesan menakutkan: di Indonesia, kritik bisa berakhir dengan tragedi, dan keberanian bisa dibayar dengan nyawa.
Dampaknya nyata dan menyentuh dua lapisan besar kehidupan sosial:
- Masyarakat memilih diam.
Ketika melihat seorang diplomat muda yang berani bersuara justru berakhir tragis, publik terjebak dalam dilema eksistensial apakah masih aman untuk menyuarakan kebenaran? Ketakutan ini menular ke banyak orang—mahasiswa, aktivis, bahkan masyarakat biasa. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan justru berubah menjadi ruang penuh sensor diri. Orang enggan menulis status kritis di media sosial, malas ikut diskusi, atau ragu menyampaikan opini di forum publik. Diam menjadi bentuk “perlindungan diri”, sekaligus bukti bahwa rezim ketakutan sedang bekerja dengan efektif. - Ketidakpercayaan terhadap negara.
Ketika negara berulang kali gagal melindungi warganya—dari Munir hingga Arya rakyat mulai merasa bahwa institusi hukum hanyalah simbol tanpa makna. Aparat lebih terlihat sebagai pelindung kepentingan politik daripada penegak keadilan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi perlahan terkikis. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya: rakyat bisa menjadi apatis terhadap politik, merasa bahwa partisipasi mereka tidak berarti apa-apa, dan akhirnya menyerahkan nasib sepenuhnya pada kekuasaan tanpa ada mekanisme kontrol.
Jika pola ini terus berlanjut, maka Indonesia akan masuk dalam siklus otoritarianisme yang berulang. Demokrasi hanya akan menjadi kosmetik, sementara rakyat dipaksa menjadi penonton bisu di panggung politik yang dikendalikan segelintir orang. Dalam masyarakat seperti ini, kritik dianggap musuh, dan keberanian dianggap dosa.
Kasus Arya Daru Pangayunan adalah alarm keras bagi bangsa ini. Ia memperlihatkan bahwa ketidakadilan di Indonesia tidak berhenti pada kematian, melainkan meluas hingga mengusik keluarga yang ditinggalkan, bahkan makam yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir. Ketika teror tetap berlanjut dan negara memilih diam, maka sesungguhnya negara telah ikut menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
Opini ini bukan sekadar untuk mengenang Arya, tetapi juga untuk menegaskan sebuah prinsip fundamental kita tidak boleh diam. Diam adalah bentuk persetujuan atas kezaliman. Jika hari ini suara kritis dibungkam dengan cara brutal, maka esok bisa jadi giliran kita yang dibungkam, entah dengan intimidasi, pemenjaraan, atau bahkan kematian. Negara sudah sangat cukup untuk menjadi bangsa kejam dan licik yang dimana kebenaran sangat amat tidak berharga dimuka bumi ini. Kasus-kasus serupa berulang, apa yang sangat ditakuti? Apakah ada rahasia yang sangat takut terbongkar dan kunci utama ada pada arya?. Kasus seperti apa yang sedang ditutup-tutupi sehingga mereka setting kasus arya untuk menutupi kasus lain. Apakah indikasi perdagangan manusia? Hutang yang semakin gila angka kenaikannya? Korupsi ?. kita tentu tahu hal ini sudah amat umum dan menjadi bagian yang amat menjjikan untuk dibahas dinegeri yang beralibi demokrasi.
Negara boleh berdiam diri. Aparat boleh menutup mata. Tetapi sejarah tidak akan pernah lupa. Nama-nama korban akan terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa ini, menjadi saksi bisu dari kegagalan negara menegakkan keadilan. Dan kebenaran, seberapa pun kerasnya dibungkam, akan selalu menemukan jalannya entah melalui generasi berikutnya, entah melalui suara-suara yang tidak bisa lagi ditahan. Atau tetap patuh pada ”tetap bungkam atau ingin dibungkam”.
Arya memang sudah pergi, tetapi pesan keberanian itu tidak boleh ikut mati. Justru di tengah ketidakadilan inilah, kita harus berani menyalakan api perlawanan. Karena selama masih ada ketidakadilan, tugas kita sebagai manusia adalah melawan. Melawan bukan selalu dengan senjata, melainkan dengan kata, dengan solidaritas, dengan keberanian untuk terus bersuara.
Hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa kematian Arya tidak sia-sia, dan bahwa bangsa ini masih punya harapan untuk berdiri di atas keadilan.
Penulis bernama Amanda Tasya, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikas Fakultas Ilmu sosil dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Rimaya Romaito Br Siagian
