Neni Raina Mawaddah [AM] & Husniyyati [AM] | DETaK
Darussalam — Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) menyelenggarakan kuliah umum bertema “Damai dalam Bingkai Kearifan Lokal” di Ruang VVIP AAC Dayan Dawood, Selasa (11/11/2025) pukul 08.30 WIB. Kegiatan ini turut didukung oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Nonviolent Peaceforce Philippines, mitra sipil UN Peacekeeping Operation yang berpusat di New York.
Selain sesi kuliah umum, acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) antara Universitas Syiah Kuala, Sekolah Pascasarjana (SPS USK), serta Program Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) dengan Nonviolent Peaceforce Philippines. Penandatanganan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi internasional di bidang pendidikan dan pengembangan studi perdamaian.
Dalam pemaparannya, Perwakilan BRA, Mahdi, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi para mantan kombatan dan korban konflik melalui program pemberdayaan ekonomi, sosial, serta pendidikan damai. Ia menekankan bahwa kearifan lokal harus menjadi roh utama dalam membangun kedamaian yang berkelanjutan di Aceh.
“Nilai-nilai seperti hukom jame, musapat, buturi, dan adat laot adalah warisan yang mengajarkan penyelesaian konflik dengan cara damai dan bermusyawarah. Inilah kekuatan Aceh yang perlu dijaga,” ujarnya.
Perwakilan Nonviolent Peaceforce, Daisy Ronnie, menyebut bahwa Aceh merupakan salah satu contoh perdamaian sukses yang jarang terjadi di dunia. Menurutnya, keberhasilan perundingan Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi bukti bahwa kepercayaan dan niat baik mampu mengakhiri konflik panjang.
“Dari banyak pengalaman di dunia, Aceh bisa dibilang istimewa. Perdamaian di sini lahir dari kepercayaan dan dialog, bukan dari kekuatan senjata,” kata Daisy. “Kami berharap kerja sama ini dapat memperluas pembelajaran tentang resolusi konflik dan memperkuat kapasitas generasi muda dalam menjaga perdamaian.”
Selain membahas perjalanan damai Aceh, forum ini juga menyoroti tantangan penyebaran senjata ilegal di Asia Tenggara. Berdasarkan data Nonviolent Peaceforce, terdapat sekitar 3,8 juta senjata ilegal yang dimiliki warga sipil di Filipina, yang turut berpengaruh terhadap penyelundupan senjata ke wilayah konflik di Indonesia seperti Ambon, Poso, dan Papua.
Direktur Sekolah Pascasarjana USK, Hizir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif kerja sama ini. “Kami percaya perdamaian tidak hanya tentang mengakhiri konflik, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif melalui pendidikan,” ujarnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa, serta perwakilan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. []
Editor: Khalisha Munabirah
