Zikni Anggela & Diffa Nailah | DETaK
Darussalam-Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Syah Kuala (USK) pada Rabu, 19 Februari 2025 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menuntut empat poin utama.
Empat poin tersebut adalah sebagai berikut:
- Menuntut pengembalian otonomi khusus (Otsus) seperti semula serta meminta DPRA untuk mengawasi realisasi anggaran Otsus dengan transparan di seluruh sektor.
- Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024.
- Meminta DPR RI untuk mengawasi dan mengevaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
- Menuntut pemerintah melalui DPRA untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.
Ketua BEM USK 2025, Muhammad Ikram, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat Aceh.
“Mahasiswa adalah bagian dari rakyat, dan hari ini kami hadir untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat. Kami berharap DPRA tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak nyata dalam menindaklanjuti tuntutan ini,” tegasnya.
Aksi ini mendapat respons dari Komisi III DPRA yang berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut dalam pembahasan kelembagaan. Ketua DPRA, Zulfadli yang tidak hadir secara langsung, akhirnya memberikan pernyataan melalui panggilan video call setelah mendapat desakan dari massa aksi.
“Sampaikan saja tuntutan tersebut ke Komisi III. Kami akan meneruskan aspirasi masyarakat Aceh melalui mahasiswa. Kami minta maaf karena ada agenda undangan dari Ketua DPR,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRA, Nurcholis, menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa telah diterima dan sejalan dengan harapan DPRA.
“Empat tuntutan dari mahasiswa USK tentu sudah kami terima, dan ini sejalan dengan harapan DPRA Aceh. Kami akan membahasnya dalam kelembagaan serta mengawal keputusan legislatif Aceh dan pemerintah Aceh untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Mahasiswa yang hadir menuntut kepastian waktu pembahasan dan implementasi tuntutan tersebut. Saat didesak mengenai tenggat waktu, Nurcholis menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat menentukan waktu secara pasti.
“Insyaallah setelah pimpinan DPRA pulang dari Jakarta minggu depan. Kami dari Komisi 3 tidak bisa menentukan waktu, nanti kirim saja utusan setelah pimpinan pulang,” jelasnya.
Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan mahasiswa, yang menolak opsi pengiriman perwakilan dan menuntut agar seluruh massa aksi diundang dalam pembahasan lebih lanjut. Menanggapi hal ini, Nurcholis menawarkan opsi lain, yakni mengundang Presiden BEM USK dan jajaran untuk merumuskan arah dan tujuan tuntutan secara lebih konkret.
“Saya pikir itu lebih bijak, untuk sama-sama mengayomi dan menjadikan Aceh lebih baik,” tambahnya.[]
Editor: Masya Pratiwi
