Opini | DETaK
Setiap muncul kasus pelecehan seksual yang kerap menimpa perempuan, kita semua sudah tidak asing dengan pernyataan atau komentar orang-orang seperti:
“Makanya, kalau pakai baju jangan terbuka.”
“Cewek kok keluar malam-malam?”
“Ngapain di tempat sepi sendiri?”
Ini adalah contoh victim blaming, yaitu sikap menyalahkan korban dari suatu tindak kejahatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku. Pelecehan bukan soal tempat, bukan soal pakaian, dan bukan soal waktu, tetapi soal pikiran pelaku yang salah. Riset University of Kent tahun 2016 membuktikan bahwa jenis pakaian tidak berkaitan langsung dengan risiko pelecehan. Faktanya, pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pakaian, atau latar belakang korban.
Pada Oktober 2026, seorang influencer asal Indonesia bernama Fira Assegaf atau kerap disapa Sashfir mengungkapkan dan melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual berupa perekaman diam-diam (voyeurism) yang dialaminya di sebuah toilet restoran steak di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ironisnya, Sashfir mengungkapkan bahwa pelaku adalah seorang suami sekaligus ayah dari seorang anak perempuan yang seharusnya paham betul pentingnya memberikan ruang aman bagi seorang perempuan.
Setelah menindaklanjuti kejadian tersebut ke pihak restoran, terungkap bahwa pelaku merupakan bartender di restoran tersebut. Awalnya, pelaku enggan mengaku dan menyangkal kesalahannya. Namun, setelah terus didesak dan dimintai ponsel untuk pengecekan, akhirnya perbuatannya terbukti. Awalnya, Sashfir hanya berniat mencari rekaman dirinya, tetapi yang ditemukan justru banyak konten tidak pantas, foto perempuan, serta gambar perempuan hasil AI di ponsel pelaku. Saat ini, terduga pelaku telah berstatus tersangka dan sedang menjalani proses hukum.
Perlu diperjelas dan ditekankan bahwa voyeurism adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering tidak disadari oleh sebagian korban karena dapat dilakukan tanpa bersentuhan fisik secara langsung dan sering kali dilakukan secara diam-diam untuk mendapatkan kepuasan atau gairah seksual, seperti melalui rekaman diam-diam dan kamera tersembunyi.
Namun, sayangnya, sebagian orang masih menganggap bahwa voyeurism bukanlah hal yang serius, melainkan sebuah candaan, rasa penasaran biasa, atau sesuatu yang bisa dimaklumi. Pemahaman yang minim terkait pelecehan seksual nonfisik inilah yang membuat korban voyeurism sering meragukan diri sendiri, merasa bingung, dan takut melapor karena tidak adanya bukti kekerasan seksual.
Padahal, di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan yang memenuhi unsur Pasal 14. Voyeurism juga bukan hal sepele karena di dalam Sexual Violence Pyramid disebutkan bahwa tingkatan voyeurism berada pada tingkatan kedua. Oleh karena itu, pelaku voyeurism perlu mendapatkan tindakan yang serius agar tidak menciptakan ruang pelanggaran yang lebih parah ke depannya.
Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam menangani pelecehan seksual adalah ketika masyarakat lebih sibuk menilai korban daripada mempertanyakan tindakan pelaku. Perempuan sering diminta untuk lebih berhati-hati, menjaga pakaian, menghindari tempat tertentu, atau membatasi aktivitasnya. Sementara itu, tanggung jawab laki-laki dan masyarakat untuk menghormati batas pribadi terkadang kurang mendapat perhatian.
Edukasi keselamatan memang penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi pembatasan kebebasan perempuan. Perempuan perlu memperoleh pengetahuan untuk mengenali risiko dan mencari pertolongan, sedangkan setiap orang, terutama anak laki-laki, harus mendapatkan edukasi mengenai persetujuan, penghormatan terhadap privasi, dan tanggung jawab atas tindakannya.
Saya sendiri juga salah satu korban voyeurism yang mengalami kejadian tersebut pada akhir tahun 2025 di tempat pribadi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi saya. Pelaku juga berhasil kabur. Tindakan voyeurism ini sangat berdampak terhadap mental dan psikologis saya, seperti menimbulkan rasa takut, malu, dan kehilangan rasa aman.
Namun, berkat kepercayaan dan dukungan dari keluarga, hari ini saya berhasil keluar dari segala dampak tersebut. Melalui opini ini, saya ingin menyampaikan salah satu bentuk penolakan terhadap segala bentuk pelecehan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik. Untuk semua perempuan dan korban, kalian berhak menyuarakan pengalaman dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku.
Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya melalui edukasi kepada perempuan. Laki-laki, lingkungan pertemanan, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat juga harus dilibatkan. Kita perlu berhenti menormalisasi perilaku yang melanggar batas pribadi sekaligus membangun lingkungan yang mendukung korban untuk berbicara tanpa takut dipermalukan.
Dari Sashfir, kita belajar bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa pun tanpa pandang bulu. Buka mata kita, sudah banyak kasus pelecehan yang kita lihat terjadi kepada bayi, anak-anak, orang tua, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), laki-laki, atau perempuan. Terlepas dari perempuan berhijab atau tidak, cantik atau tidak cantik, terkenal atau tidak terkenal, semua bisa menjadi korban dari oknum yang tidak punya akal, tidak punya pikiran, serta tidak punya kemampuan untuk mengontrol tindakannya.
Lalu, apakah tugas kita membiarkan dan melepaskan oknum tersebut dengan alasan, “Toh, laki-laki mana sih yang nggak berpikiran seperti itu? Korbannya aja yang nggak bisa jaga diri,” ucap manusia yang sudah hilang akal.
Sekarang, ganti tuntutan kepada korban untuk lebih berhati-hati menjadi tuntutan pertanggungjawaban dari pelaku. Perlu ditekankan bahwa ketika terjadi kasus yang demikian, bukan korban yang mengundang pelaku melakukan hal tersebut, melainkan pelaku yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Sampai kapan korban akan selalu dihakimi dan bagaimana korban bisa bersuara jika ruang aman pun sudah tidak ada?
Penulis bernama Dian Ramadhani, Mahasiswi Program Studi Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Kamilina Junita Damanik
