Opini | DETaK
Rakyat sudah bicara. Berkali-kali. Di jalan, di media sosial, melalui demonstrasi, pemberitaan media, hingga kritik dari berbagai kelompok masyarakat. Namun, suara itu sering kali terasa seperti berhenti di depan pintu kekuasaan. Tidak terdengar. Atau mungkin, tidak benar-benar ingin didengar.
Di saat yang sama, persoalan terus bermunculan. Bencana datang membawa korban dan kerusakan. Kasus korupsi kembali melibatkan pejabat. Kebijakan publik diperdebatkan karena dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Jabatan strategis pun tak jarang menjadi sorotan karena publik mempertanyakan kredibilitas dasar penempatannya.
Lalu muncul satu pertanyaan ironi: pemerintah ini sedang buta, tuli, atau malah keduanya?
Pemerintah sekolah buta akan persoalan yang ada di depan mata. Dan perlahan tuli karena tidak mendengar suara masyarakat yang terus disampaikan. “Indonesia adalah bangsa yang besar,” ujar Presiden Prabowo saat berpidato. Ya, benar. Selain jumlah penduduknya yang besar, kabinetnya juga tak kalah besar.
Kabinet Merah Putih menjadi salah satu gambaran besarnya struktur pemerintahan saat ini. Ketika pertama kali diumumkan pada Oktober 2024, kabinet tersebut terdiri atas 48 menteri dan 56 wakil menteri. Angka itu menunjukkan besarnya struktur pemerintahan yang dibangun untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Namun, banyaknya kursi dalam pemerintahan tentu bukan ukuran keberhasilan. Yang dipertanyakan masyarakat bukan sekadar berapa banyak pejabat yang duduk di dalam kabinet, melainkan apa yang mereka kerjakan setelah berada di sana. Negara tidak kekurangan para pemangku jabatan. Negara hanya membutuhkan pekerjaan yang benar-benar terasa hasilnya.
Pertanyaan yang seharusnya terus diajukan bukan hanya siapa yang mendapatkan jabatan, tetapi apakah orang yang ditempatkan mampu menjalankan tanggung jawabnya. Karena jabatan publik bukan sekadar posisi administratif semata. Tetapi di baliknya ada jutaan piring makan masyarakat yang bergantung di bawah tangan mereka yang duduk di singasana.
Ketika bencana datang, persoalan itu menjadi semakin nyata.
Pada penghujung 2025-2026, bencana banjir di Sumatra, kebakaran hutan di Kalimantan menyebabkan banyak korban jiwa dan alam juga turut terluka. Arah demokrasi di Indonesia juga turut menimbulkan persoalan, demonstrasi yang tiada henti terasa seperti angin yang berlalu sekejap mata karena perubahan yang dinantikan nihil adanya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang berputar-putar. Mereka membutuhkan negara yang hadir, sigap, dan jelas.
Bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Tetapi dampaknya dapat dikurangi ketika pemerintah memiliki kesiapan, koordinasi, dan respons yang baik. Di sinilah peran pemerintah seharusnya terlihat. Bukan pada banyaknya pejabat yang dilantik. Bukan pada panjangnya pidato. Bukan pula pada seberapa sering pemerintah mengatakan bahwa semuanya sedang ditangani.
Masyarakat ingin melihat penanganannya.
Persoalan lain adalah korupsi. Kasus demi kasus terus menjadi berita. Ketika seorang pejabat terseret perkara, perhatian sering berhenti pada siapa orangnya dan berapa kerugiannya. Padahal pertanyaan yang lebih besar justru berada di belakangnya, mengapa celah itu terus muncul?
Jika korupsi hanya dilihat sebagai kesalahan individu, maka setiap kasus selesai ketika pelakunya dihukum. Tetapi jika masalahnya juga berada pada sistem pengawasan, transparansi, dan tata kelola, maka menghukum satu orang saja tidak cukup. Sebab korupsi tidak akan selesai hanya dengan mengganti nama orang di dalam sebuah jabatan.
Hal serupa muncul dalam pembentukan kebijakan. Undang-undang dan berbagai aturan seharusnya menjadi pedoman bersama, bukan sekadar produk kekuasaan. Ketika suatu aturan dipersoalkan masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa aturan tersebut telah melalui prosedur. Prosedur memang penting. Tetapi substansi juga tidak kalah penting.
Aturan dibuat untuk siapa?
Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan apakah kebijakan benar-benar lahir untuk kepentingan publik atau hanya berhenti sebagai keputusan dari atas ke bawah.
Demokrasi juga tidak selesai ketika masyarakat selesai mencoblos. Demokrasi justru diuji ketika masyarakat mulai mengkritik pemerintah setelah pemilu berakhir. Kritik tidak selalu benar. Demonstrasi juga tidak otomatis berarti seluruh tuntutan demonstran harus diterima. Namun, kritik dan demonstrasi adalah bagian dari cara masyarakat menyampaikan kegelisahan. Pemerintah dapat menolak tuntutan tertentu, tetapi seharusnya tetap memberikan alasan dan membuka ruang dialog. Sebab pemerintahan yang hanya mau mendengar pujian akan kesulitan mengetahui masalah.
Kritik yang dianggap sebagai ancaman justru dapat membuat pemerintah semakin jauh dari kenyataan di lapangan. Ketika suara yang berbeda dianggap sebagai gangguan, yang tersisa hanyalah suara orang-orang yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal belum tentu.
Persoalan lain yang juga penting adalah pengisian jabatan publik. Dalam pemerintahan, pertimbangan politik memang tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Namun, kepentingan politik tidak seharusnya menghilangkan kebutuhan terhadap kemampuan dan pengalaman.Negara bukan tempat untuk coba-coba. Setiap jabatan memiliki tugas dan konsekuensi. Jika sebuah posisi membutuhkan keahlian tertentu, maka kompetensi seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penentuannya. Masyarakat berhak mempertanyakan ketika sebuah jabatan strategis diisi tanpa alasan yang jelas mengenai kemampuan dan relevansinya.
Publik juga kembali disuguhi pergantian pejabat yang cepat. Purbaya Yudhi Sadewa contohnya, ia dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Namun setahun kemudian, posisinya berganti dan Suahasil Nazara ditunjuk sebagai Menteri Keuangan baru. Pergantian pejabat adalah kewenangan presiden. Namun, setiap pergantian tetap memiliki konsekuensi terhadap kesinambungan kebijakan dan kepercayaan publik. Karena itu, transparansi menjadi penting.
Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui siapa yang diganti dan siapa yang menggantikan. Mereka juga berhak memahami alasan perubahan tersebut dan bagaimana pemerintah memastikan pelayanan serta kebijakan tetap berjalan.
Di tengah semua itu, pemerintah juga sering berhadapan dengan alasan kondisi global, tekanan ekonomi, atau situasi internasional. Faktor-faktor tersebut memang dapat memengaruhi kebijakan suatu negara. Tetapi pemerintah juga perlu melihat ke dalam. Jangan sampai semua persoalan selalu mengkambing hitamkam luar negeri dengan sebutan “antek-antek asing”, sementara persoalan di dalam negeri luput diperiksa. Pemerintah memiliki kewenangan yang besar. Tetapi kewenangan bukan berarti kebal terhadap kritik. Justru semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan.
Pertanyaan “buta atau tuli” bukan sekadar ungkapan metafora. Buta menggambarkan ketika persoalan yang jelas di depan mata tidak segera dilihat. Tuli menggambarkan ketika suara masyarakat sudah terdengar, tetapi tidak memperoleh respons yang memadai. Dan yang paling berbahaya adalah ketika keduanya terjadi bersamaan dan sayangnya demokrasi Indonesia sedang menghadapi situasi ini.
Pemerintah tidak seharusnya menjadi ruang yang hanya mendengar suara dari dalam gedung kekuasaan. Pemerintahan harus mampu melihat apa yang terjadi di luar gedung itu, seperti masyarakat yang menghadapi bencana, warga yang menuntut keadilan, mahasiswa yang menyampaikan kritik, dan rakyat yang setiap hari merasakan langsung dampak dari sebuah kebijakan. Pemerintah bukan pemilik negara. Pemerintah memegang mandat untuk mengelolanya demi menyejahterakan rakyat yang hidup di negeri tersebut.
Karena itu, rakyat tidak seharusnya terus-menerus bertanya apakah pemerintah melihat mereka. Pemerintah yang benar-benar hadir semestinya sudah melihat. Dan ketika rakyat sudah berkali-kali berbicara, semestinya pemerintah juga sudah mulai mendengar, bukan malah bungkam.
Penulis bernama Husniyyati, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Naisya Alina
