Zalifa Naiwa Belleil & Defi Ulantari | DETaK
Darussalam-Pemerintah Indonesia tengah mendorong pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendukung peningkatan sumber daya manusia sejak dini. Program ini dirancang untuk memastikan setiap siswa mendapatkan asupan nutrisi yang layak guna menunjang proses belajar.
Menanggapi hal tersebut, seorang dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menilai kebijakan MBG merupakan langkah strategis dalam kerangka kebijakan publik. Ia menyebutkan bahwa program ini tidak lagi sekadar bantuan sosial, melainkan bentuk pemenuhan hak konstitusional anak terhadap gizi yang layak.
“Kalau dilihat dari sisi kebijakan publik, MBG ini sebenarnya bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (public service delivery), sekaligus investasi jangka panjang untuk kualitas SDM,” ucapnya.
Menurutnya, MBG juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mendukung penanganan stunting sejak tingkat dasar pendidikan.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam implementasinya terdapat potensi kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan. Dalam ilmu pemerintahan, hal ini disebut implementation gap atau kesenjangan antara desain di atas kertas dan eksekusi di lapangan. Tantangan utama terletak pada akurasi data penerima manfaat serta kesiapan infrastruktur logistik di berbagai daerah.
“Secara konsep kebijakan ini sudah tepat sasaran, tetapi tantangannya ada pada distribusi yang harus tepat waktu, higienis, dan konsisten setiap hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini mampu menciptakan equal opportunity atau kesetaraan kesempatan belajar bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, siswa dapat lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran.
Meski demikian, ia juga menyoroti potensi beban administratif di tingkat sekolah, terutama dalam pengelolaan rantai pasok makanan supply chain management, yang dikhawatirkan dapat mengganggu fokus utama tenaga pendidik.
“Kita harus memastikan guru dan kepala sekolah tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik, jangan sampai mereka malah terbebani mengurus urusan logistik makanan,” ungkapnya.
Dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam implementasi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah. Pendekatan desentralisasi dinilai perlu agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi pangan lokal.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya risiko kebijakan hanya berjalan secara administratif tanpa memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak serta sistem pelaporan yang transparan.
Dalam jangka panjang, keberlanjutan anggaran menjadi perhatian utama. Ia menilai program MBG seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan keterlibatan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok, integrasi data antara pusat dan daerah, serta penguatan indikator evaluasi yang berfokus pada dampak kesehatan dan kehadiran siswa di sekolah. []
Editor: Nasywa Nayyara Tsany
