Zalifa Naiwa Belleil | DETaK
Darussalam-Pelaksanaan Pemilihan Raya Universitas (PEMIRA U) Universitas Syiah Kuala tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah mahasiswa. Komisi Pemilihan Raya (KPR) dinilai belum optimal dalam menyampaikan informasi terkait perubahan timeline dan tahapan seleksi calon Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) kepada publik kampus.
Salah seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang meminta identitasnya disamarkan dan disebut sebagai N, menilai keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan PEMIRA masih belum maksimal. Ia menyoroti perubahan jadwal serta tahapan seleksi yang dinilai kurang disampaikan secara jelas kepada mahasiswa.
“Keterbukaan informasi terkait PEMIRA masih belum optimal. Perubahan timeline, dasar pengambilan keputusan, serta tahapan seleksi seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka kepada mahasiswa,” ujar N.
Kritik juga muncul terkait gugurnya dua bakal calon pada tahap uji baca Al-Qur’an. Menurut N, KPR tidak mempublikasikan indikator penilaian maupun alasan kegagalan calon tersebut sehingga memunculkan spekulasi di kalangan mahasiswa.
Ia juga menyoroti insiden penarikan kembali surat hasil keputusan seleksi anggota BEM yang sempat dikeluarkan oleh KPR. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan adanya persoalan koordinasi di internal penyelenggara.
“Penarikan kembali surat tersebut menunjukkan bahwa proses yang dilakukan KPR belum dipersiapkan secara matang dan terjadi miskomunikasi di internal,” tambahnya.
Sementara itu, mahasiswa Ilmu Politik, Ammar Malik Nabil menilai penyelenggaraan PEMIRA tetap menunjukkan adanya upaya keterbukaan dari pihak KPR. Ia menyebut informasi terkait tahapan pemilihan telah disampaikan melalui media sosial resmi KPR.
“Transparansi dan keterbukaan informasi terkait tahapan pemilihan calon BEM U dapat dilihat melalui media sosial KPR. Namun, penyebaran informasi tersebut perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa,” ujarnya.
Nabil menilai perubahan timeline yang terjadi selama proses PEMIRA merupakan dinamika yang kerap muncul dalam kontestasi organisasi mahasiswa. Meski demikian, ia berharap hal tersebut menjadi pembelajaran bagi KPR untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan.
“Perubahan timeline bisa saja terjadi karena berbagai faktor. Namun, ini harus menjadi pembelajaran bagi KPR sebagai lembaga independen agar tetap menjaga integritas penyelenggaraan PEMIRA,” ungkapnya.
Ia berharap KPR dapat memperkuat transparansi dan penyampaian informasi yang lebih jelas kepada mahasiswa guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di lingkungan kampus.
Hingga berita ini ditulis, pihak KPR Universitas Syiah Kuala masih belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa. [*]
Editor: Zikni Anggela
