Opini | DETaK
Kabut asap tebal yang menutupi langit Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir bukan lagi sekadar pemandangan musiman yang bisa dilewatkan begitu saja. Ini adalah situasi darurat yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bahkan dilaporkan menyebar hingga ke sejumlah wilayah negara tetangga. Ketika udara sudah tercemar, aktivitas masyarakat terganggu, dan ancaman terhadap kesehatan semakin besar, yang paling dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah hadir, tetapi tindakan yang cepat dan nyata.
Skala persoalan ini pun tidak kecil. Laporan mengenai jutaan masyarakat yang terdampak, luas lahan yang terbakar hingga puluhan ribu hektare, serta terganggunya kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi persoalan yang bisa dipandang sebagai kejadian biasa setiap musim kemarau. Bahkan, satwa liar turut menjadi korban ketika api menjalar ke habitat mereka. Situasi seperti ini seharusnya menempatkan kecepatan penanganan sebagai prioritas utama.
Pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai upaya. Ribuan personel dikerahkan untuk membantu pemadaman dan pencegahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Bantuan dari pihak luar juga datang untuk memperkuat operasi di lapangan. Artinya, pemerintah memang menunjukkan adanya upaya untuk menangani keadaan tersebut.
Namun, di tengah upaya besar-besaran itu, muncul satu hal yang justru menarik perhatian publik: seremoni pelepasan tim pemadam yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran pada awal September lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat adanya prosesi simbolis sebelum tim berangkat menuju lokasi kebakaran.
Seremoni dalam keadaan normal tentu bukan sesuatu yang salah. Sebuah kegiatan pelepasan pasukan dapat menjadi bentuk penghargaan, dukungan moral, sekaligus simbol kehadiran seorang pemimpin. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika seremoni dilakukan dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Ketika api sedang membakar lahan dan asap sudah mengganggu masyarakat, muncul pertanyaan sederhana, apakah prosesi seperti itu masih menjadi sesuatu yang harus didahulukan?
Seharusnya, dalam keadaan darurat, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa meriah kegiatan pelepasan dilakukan, melainkan seberapa cepat bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat dan titik kebakaran. Setiap menit yang digunakan untuk menghadapi keadaan darurat seharusnya memiliki nilai. Pemimpin tentu perlu hadir, tetapi kehadiran tersebut akan jauh lebih berarti jika diwujudkan dalam bentuk koordinasi langsung, pemantauan kondisi lapangan, pengambilan keputusan cepat, atau memastikan kebutuhan petugas terpenuhi.
Momen tersebut memang hanya sebuah seremoni. Namun, persoalan yang lebih besar bukan terletak pada beberapa menit kegiatan tersebut, melainkan pada pesan yang muncul di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bencana sudah meluas tetapi respons pemerintah masih disertai kegiatan seremonial, wajar jika muncul pertanyaan mengenai apakah birokrasi kita sudah benar-benar memahami karakter situasi darurat.
Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi ketika masyarakat sedang berada dalam krisis. Masyarakat tidak hanya membutuhkan simbol bahwa pemerintah hadir. Mereka membutuhkan informasi yang jelas, keputusan yang cepat, dan tindakan yang dapat mereka lihat hasilnya. Dalam kondisi seperti ini, tindakan sebenarnya menjadi bentuk komunikasi yang paling kuat. Pemerintah tidak perlu terlalu banyak menunjukkan bahwa mereka bekerja jika masyarakat dapat melihat sendiri bahwa bantuan datang, api ditangani, dan kebutuhan warga dipenuhi.
Sebagai mahasiswa, kita melihat persoalan ini bukan hanya tentang satu kegiatan seremoni atau satu pejabat tertentu. Ini merupakan gambaran tentang bagaimana kita seharusnya memaknai kepemimpinan ketika menghadapi keadaan darurat. Pemimpin memang perlu memberikan semangat kepada bawahannya, tetapi dalam situasi krisis, kepemimpinan juga berarti mampu menentukan mana yang harus dilakukan sekarang dan mana yang dapat dilakukan nanti.
Apalagi, karhutla bukan kejadian yang sama sekali tidak dapat diprediksi. BMKG telah memberikan peringatan mengenai meningkatnya risiko karhutla pada periode Agustus hingga September 2026. Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan sebelum memasuki periode tersebut. Karena itu, ketika kebakaran benar-benar terjadi, fokus utama seharusnya bukan lagi menunjukkan bahwa pemerintah siap, tetapi memastikan kesiapan tersebut benar-benar bekerja di lapangan.
Kita juga perlu membedakan antara simbol kehadiran pemerintah dan tindakan nyata pemerintah. Keduanya memang sama-sama penting, tetapi dalam kondisi darurat, tindakan seharusnya berada di depan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang datang ke lokasi, tetapi membutuhkan keputusan yang mempercepat penanganan. Petugas tidak hanya membutuhkan pelepasan, tetapi membutuhkan peralatan, personel, akses, koordinasi, dan dukungan yang memungkinkan mereka bekerja secara maksimal.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pola penanganan keadaan darurat. Setiap wilayah yang memiliki risiko tinggi seharusnya sudah memiliki prosedur respons yang jelas dan dapat langsung dijalankan ketika kondisi memburuk. Koordinasi antarlembaga harus dibuat lebih cepat, informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara terbuka, dan kegiatan yang tidak mendesak sebaiknya tidak menghambat respons di lapangan.
Bukan berarti setiap seremoni harus dihapus. Dalam kondisi tertentu, kegiatan simbolis tetap dapat memiliki fungsi untuk membangun semangat dan menunjukkan dukungan. Namun, kita perlu memahami bahwa situasi darurat membutuhkan skala prioritas yang berbeda. Ketika api sudah membesar, masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan bahwa pemerintah bekerja. Mereka membutuhkan pemerintah yang benar-benar bekerja.
Karhutla Kalimantan seharusnya menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi bencana, waktu bukan sekadar angka di jam. Waktu dapat menentukan seberapa luas api menyebar, seberapa banyak masyarakat terdampak, dan seberapa besar kerusakan yang harus ditanggung.
Api tidak menunggu seremoni selesai. Asap tidak menunggu pidato berakhir. Lalu, ketika setiap menit begitu berharga, bukankah seharusnya tindakan didahulukan daripada simbol?
Penulis adalah Siti Khumairoh, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Naisya Alina
