Opini | DETaK
Kemiskinan di Indonesia sering kali disederhanakan sebagai persoalan individu akibat kurangnya kerja keras, minimnya keterampilan, atau pasrah pada keadaan. Narasi seperti ini sangat menguntungkan bagi penentu kebijakan karena memindahkan seluruh beban tanggung jawab ke pundak masyarakat miskin. Padahal, jika kita mau melihat lebih jernih, kemiskinan di banyak daerah bukan sekadar dampak ketidakberuntungan, melainkan hasil dari kemiskinan struktural yang terkunci dalam sistem dan regulasi.
Persoalan terbesarnya adalah apakah kemiskinan ini murni kegagalan penanggulangan, atau justru sengaja dibiarkan karena memberikan keuntungan politik dan ekonomi bagi kelompok tertentu?
Jika kemiskinan hanya persoalan kemauan untuk bekerja, seharusnya setiap orang yang bekerja keras memiliki kesempatan yang sama untuk keluar dari kemiskinan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang bekerja sejak pagi hingga malam, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada pula masyarakat yang sejak lahir sudah berada dalam lingkungan dengan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur yang jauh lebih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, menyuruh seseorang untuk “bekerja lebih keras” tanpa melihat keadaan yang mengelilinginya hanya akan menyederhanakan persoalan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, tetapi pada saat yang sama tingkat kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada pada angka 6,34 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan dapat memengaruhi kesempatan yang dimilikinya. Masyarakat di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas, lapangan pekerjaan yang sedikit, transportasi yang sulit, atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai tentu menghadapi hambatan yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di wilayah dengan fasilitas lebih lengkap.
Mengapa kemiskinan struktural menjadi penting untuk dibicarakan? Sebab kemiskinan struktural bukan sekadar keadaan ketika seseorang tidak mempunyai uang. Ia berkaitan dengan bagaimana sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan dapat menciptakan atau mempertahankan ketimpangan kesempatan. Ketika seseorang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, modal, pelayanan publik, dan perlindungan sosial, maka kemiskinan dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kemudian, masalahnya bukan lagi sekadar “mengapa mereka miskin?”, tetapi “mengapa mereka sulit keluar dari kemiskinan?”.
Pertanyaan tersebut membawa kita pada persoalan yang lebih besar lagi, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dan siapa yang tidak? Sebab, kesempatan tidak pernah berdiri sendiri. Pendidikan membutuhkan biaya dan fasilitas. Pekerjaan membutuhkan akses dan keterampilan. Membuka usaha membutuhkan modal. Bahkan mencari pekerjaan pun membutuhkan transportasi, jaringan, serta informasi yang tidak selalu tersedia secara merata.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup jika hanya berfokus pada bantuan jangka pendek. Bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ketika berada dalam kondisi sulit. Namun jika akar persoalannya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, maka penyelesaiannya juga harus menyentuh akar tersebut.
Pada akhirnya, persoalan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan. Ketika sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, dan fasilitas publik, sementara sebagian lainnya harus berjuang dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas, maka persaingan untuk memperbaiki kehidupan tidak pernah benar-benar dimulai dari titik yang sama.
Lantas, apakah kemiskinan ini benar-benar sengaja dibiarkan?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan dugaan. Untuk menyatakan bahwa kemiskinan sengaja dipelihara demi keuntungan politik atau ekonomi tertentu, diperlukan bukti mengenai kebijakan, kepentingan, serta hubungan antara pengambilan keputusan dan keuntungan yang diperoleh kelompok tertentu. Namun ada hal yang lebih mudah dibuktikan: kebijakan yang tidak mampu mengatasi akar ketimpangan dapat membuat masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan.
Di sinilah pemerintah dan masyarakat perlu berhenti memandang kemiskinan hanya sebagai persoalan angka yang ada dalam data statistik. Penurunan jumlah penduduk miskin tentu merupakan perkembangan yang penting, tetapi keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak seharusnya berhenti pada berapa banyak orang yang telah melewati garis kemiskinan. Pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakah mereka benar-benar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertahankan kehidupannya, mendapatkan pekerjaan layak, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan taraf hidup.
Sebab, seseorang yang hari ini berhasil melewati garis kemiskinan belum tentu benar-benar terbebas dari kemiskinan. Sedikit guncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok dapat kembali membuat sebuah keluarga berada dalam kondisi rentan.
Kemiskinan, dengan demikian, bukan hanya tentang tidak memiliki cukup uang. Ia juga tentang tidak memiliki cukup pilihan.
Selama masyarakat miskin terus diminta untuk menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa perubahan pada sistem yang membatasi pilihan mereka, kemiskinan akan terus diperlakukan sebagai kesalahan individu. Selama penanganan kemiskinan hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial tanpa keberanian membongkar ketimpangan regulasi dan akses, angka kemiskinan tidak akan pernah benar-benar surut. Membiarkan struktur yang timpang ini tetap beroperasi pada dasarnya adalah bentuk pembiaran terhadap kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan seharusnya tidak menjadi kondisi yang diwariskan. Karena itu, yang perlu dipertanyakan bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi juga mengapa begitu banyak orang harus berjuang begitu keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang bagi sebagian orang sudah tersedia sejak awal.
Penulis bernama Trisya Alya Nur Maulida, Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Zalifa Naiwa Belleil
