Artikel | DETaK
Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. Fenomena penyebaran berita palsu atau yang dikenal sebagai hoaks semakin banyak terjadi, bahkan di dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi sumber kebenaran dan pengetahuan. Salah satu contoh yang baru-baru ini menjadi perbincangan adalah isu mengenai akreditasi Universitas Syiah Kuala (USK) di Banda Aceh.
Beberapa waktu yang lalu, informasi beredar di berbagai media sosial yang menyatakan bahwa status akreditasi unggul USK telah menghilang dari situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam informasi tersebut juga diinformasikan bahwa ribuan ijazah mahasiswa USK berisiko tidak diakui akibat status akreditasi yang dianggap “dicabut”. Berita ini langsung menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum yang mengikuti perkembangan kampus kebanggaan daerah tersebut.
Namun, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, berita tersebut terbukti salah. Melalui klarifikasi resmi dari pihak Humas USK, dijelaskan bahwa status akreditasi unggul USK tetap aman dan tidak pernah dicabut oleh BAN-PT. Kepala Humas USK mengungkapkan bahwa hilangnya data di situs BAN-PT hanya bersifat sementara, akibat proses administrasi pembaruan yang sedang berlangsung di tingkat nasional. Dengan kata lain, ini hanyalah masalah teknis tanpa hubungan dengan pencabutan akreditasi seperti yang tersebar di media sosial. Klarifikasi tersebut kemudian juga dipublikasikan oleh beberapa media lokal, termasuk akun Instagram Info Banda Aceh, yang menegaskan bahwa kabar tentang hilangnya akreditasi USK adalah tidak benar. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dan kehumasan di perguruan tinggi dalam mengoreksi informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua mengenai seberapa mudah hoaks bisa mempengaruhi pandangan publik. Di era informasi yang terbuka, siapa saja dapat menjadi “penyebar berita” tanpa harus berprofesi sebagai jurnalis. Satu unggahan yang tidak diverifikasi bisa cepat viral dan menghasilkan efek yang luas. Hoaks seperti ini tidak hanya merugikan institusi yang menjadi target, tetapi juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan secara umum. Penyebaran hoaks di dunia pendidikan sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, beberapa universitas besar di Indonesia juga pernah dihadapkan pada isu-isu palsu mengenai pembatalan akreditasi, perubahan kebijakan beasiswa, atau informasi tentang rekrutmen dosen yang tidak benar. Semua ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan pun rentan terhadap ancaman disinformasi.
Terdapat beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dalam kasus ini. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Ketika menerima informasi yang mencurigakan, sebaiknya segera melakukan pengecekan dengan sumber resmi seperti situs universitas, BAN-PT, atau media yang terpercaya. Jangan langsung percaya pada tangkapan layar, cuplikan video, atau postingan tanpa konteks. Kedua, lembaga pendidikan harus memperkuat peran kehumasan agar dapat merespons dengan cepat setiap isu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Tindakan cepat dari Humas USK dalam memberikan klarifikasi terbukti mampu meredakan kekhawatiran publik. Ini menjadi contoh betapa pentingnya komunikasi yang transparan dan berdasarkan fakta di era digital. Ketiga, masyarakat perlu menyadari bahwa menyebarkan berita tanpa melakukan pengecekan dapat mengakibatkan dampak yang serius. Nama baik institusi dapat tercemar, kepercayaan publik dapat menurun, bahkan mahasiswa bisa merasakan kecemasan terhadap masa depan akademik mereka.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa kecepatan dalam menyebarkan informasi tidak boleh mengalahkan ketepatan dan kebenaran. Di dunia digital, satu jari dapat memicu kepanikan, tetapi juga bisa digunakan untuk menyebarkan ketenangan jika dimanfaatkan dengan bijak. Oleh karena itu, mari kita menjadi pengguna media sosial yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Sebelum kita membagikan informasi, pastikan untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dengan langkah tersebut, kita tidak hanya berkontribusi untuk menjaga reputasi lembaga pendidikan, tetapi juga berperan dalam menciptakan budaya informasi yang sehat di Indonesia.
Penulis adalah Mila Karmila, mahasiswi Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Fathimah Az Zahra
