Opini | DETaK
Dalam dunia politik, perubahan sikap dan posisi seseorang merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, ketika seseorang yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah justru masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, perubahan tersebut patut dipertanyakan. Persoalannya bukan sekadar jabatan yang diterima, melainkan juga konsistensi terhadap prinsip yang selama ini diperjuangkan. Hal inilah yang menarik perhatian publik setelah Rocky Gerung, pengamat politik yang dikenal lantang mengkritik pemerintahan Joko Widodo, dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026.
Selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal sebagai salah satu figur yang berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Melalui diskusi publik, wawancara, dan berbagai platform digital, ia sering mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan bahasa yang tajam dan terkadang kontroversial. Istilah “akal sehat” menjadi salah satu ciri khas pemikirannya. Istilah tersebut menggambarkan pentingnya menggunakan nalar kritis untuk menguji kebijakan, bukan sekadar menerima keputusan penguasa tanpa mempertanyakan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Ketika pemerintahan Jokowi berkuasa, Rocky termasuk figur yang kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan dan cara pemerintah menjalankan kekuasaan. Gaya komunikasinya yang keras membuatnya dikenal luas, meskipun tidak semua orang sepakat dengan cara ia menyampaikan kritik. Sebagian masyarakat menilai Rocky sebagai intelektual yang berani melawan dominasi kekuasaan, sedangkan sebagian lainnya menganggap retorikanya terlalu berlebihan. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, Rocky telah membangun citra sebagai pengamat politik yang mengambil posisi kritis terhadap pemerintah.
Kini, citra tersebut menghadapi ujian baru setelah dirinya masuk ke dalam struktur pemerintahan melalui jabatan Wantimpres. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar: apakah Rocky masih akan mempertahankan sikap kritisnya setelah berada dekat dengan pusat kekuasaan, atau justru kedekatan tersebut akan memengaruhi cara pandangnya terhadap kebijakan pemerintah?
Tentu saja, menerima jabatan di pemerintahan bukanlah sebuah kesalahan. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk mengambil peran dalam pemerintahan, termasuk mereka yang sebelumnya berada di barisan pengkritik. Namun, ketika seseorang memperoleh popularitas karena keberaniannya mengkritik penguasa, perubahan posisi politik tidak bisa dilepaskan dari tuntutan untuk membuktikan konsistensi. Publik berhak menilai apakah prinsip yang dahulu diperjuangkan masih dipertahankan atau justru mulai mengalami perubahan setelah kepentingan politiknya bersinggungan dengan kekuasaan.
Persoalan ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan sikap Rocky terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto. Program tersebut memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk laporan mengenai kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan makanan yang dibagikan melalui program tersebut.
Pada dasarnya, mendukung program pemerintah bukanlah sesuatu yang keliru. Sebuah kebijakan memang perlu dinilai berdasarkan tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. Akan tetapi, persoalan muncul ketika dukungan terhadap suatu program membuat seseorang kurang kritis dalam melihat kelemahan pelaksanaannya. Tujuan yang baik tidak otomatis menjamin bahwa proses pelaksanaannya berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, setiap program pemerintah tetap harus diawasi, dievaluasi, dan dikritisi ketika ditemukan masalah.
Dalam pelaksanaan MBG, laporan mengenai kasus keracunan seharusnya menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar persoalan yang dianggap sebagai hambatan kecil. Pemerintah perlu memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Pengawasan terhadap bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi harus dilakukan secara ketat. Apabila ditemukan kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan penjelasan dan melakukan perbaikan.
Di sinilah konsistensi seorang pengamat politik diuji. Jika selama ini Rocky dikenal lantang mengkritik kebijakan yang dianggap bermasalah, sikap yang sama semestinya juga ditunjukkan terhadap kebijakan yang didukungnya. Dukungan terhadap MBG tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Sebaliknya, seorang intelektual seharusnya mampu membedakan antara mendukung tujuan suatu program dan membenarkan seluruh proses pelaksanaannya.
Perhatian publik juga tertuju pada pernyataan mengenai risiko stunting dalam kurun waktu 15 tahun mendatang bagi anak-anak yang tidak memperoleh MBG. Pernyataan semacam ini perlu dikaji secara kritis, terutama apabila disampaikan seolah-olah tidak menerima program tersebut secara langsung akan menyebabkan stunting pada masa depan. Persoalan stunting tidak sesederhana itu karena berkaitan dengan berbagai faktor, seperti asupan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, penyakit infeksi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Program pemberian makanan bergizi memang dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Namun, efektivitasnya tetap harus dibuktikan melalui data dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pernyataan mengenai hubungan MBG dan stunting tidak seharusnya hanya dibangun melalui asumsi atau retorika politik. Jika Rocky mengedepankan akal sehat sebagai dasar pemikirannya, maka setiap pernyataan yang disampaikan semestinya juga didukung oleh penjelasan yang rasional dan bukti yang memadai.
Persoalannya bukan apakah MBG harus didukung atau ditolak, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Program yang menyangkut kesehatan anak tidak boleh hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas makanan, keamanan konsumsi, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap kesehatan juga harus menjadi ukuran keberhasilannya. Jika terdapat kekurangan, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan bersedia melakukan perbaikan.
Perubahan posisi Rocky dari pengkritik pemerintah menjadi anggota Wantimpres juga menghadirkan persoalan mengenai independensi intelektual. Ketika masih berada di luar pemerintahan, ia memiliki ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Namun, setelah berada di dalam lingkungan kepresidenan, posisinya tentu berbeda. Ia tidak hanya berhadapan dengan kebijakan pemerintah sebagai pengamat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan kepada presiden.
Rocky pernah mengibaratkan perannya di dalam pemerintahan sebagai pekerjaan “ngamplas” kebijakan agar menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai keinginannya untuk tetap kritis meskipun telah menjadi bagian dari lembaga kepresidenan. Akan tetapi, pernyataan itu saja belum cukup untuk membuktikan bahwa independensinya tetap terjaga. Konsistensi tidak dapat diukur hanya melalui kata-kata, melainkan harus dilihat dari sikap dan tindakan ketika berhadapan dengan kebijakan yang bermasalah.
Tantangan terbesarnya adalah apakah ia tetap berani menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Apakah ia akan mendorong evaluasi terhadap MBG ketika ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya? Apakah ia akan mempertanyakan klaim yang tidak didukung bukti kuat, meskipun klaim tersebut berasal dari pihak yang kini menjadi bagian dari lingkaran kekuasaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kedekatan dengan kekuasaan berpotensi memengaruhi cara seseorang melihat dan menilai suatu kebijakan.
Hal tersebut bukan berarti Rocky telah kehilangan sikap kritis setelah menerima jabatan. Kesimpulan seperti itu masih terlalu dini jika belum didukung bukti yang jelas. Namun, publik tetap memiliki alasan untuk mengawasi konsistensi sikapnya. Sebab, seseorang yang dikenal sebagai pengkritik tidak cukup hanya mempertahankan citra sebagai pribadi yang berani berbicara. Ia juga harus menunjukkan keberanian untuk mengoreksi pihak yang didukungnya sendiri.
Istilah “akal sehat” yang selama ini melekat pada Rocky seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyerang lawan politik. Akal sehat harus menjadi prinsip yang berlaku secara konsisten, tanpa memandang siapa yang sedang memegang kekuasaan. Jika suatu kebijakan dianggap bermasalah ketika dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, standar penilaian yang sama semestinya diterapkan ketika persoalan serupa muncul dalam pemerintahan sekarang. Tidak seharusnya suatu kesalahan dianggap serius ketika dilakukan oleh lawan politik, tetapi menjadi dapat dimaklumi ketika dilakukan oleh pihak yang didukung.
Dalam kehidupan demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kritik justru merupakan bagian penting dari pengawasan publik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Pemerintah membutuhkan masukan yang jujur, bukan sekadar pujian. Oleh karena itu, keberadaan seorang pengamat politik di dalam Wantimpres seharusnya dapat memperkuat kualitas pertimbangan kebijakan, bukan sekadar menambah dukungan terhadap keputusan pemerintah.
Rocky memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tidak berarti harus kehilangan independensi. Ia dapat menunjukkan bahwa seorang intelektual tetap mampu bersikap objektif, mengakui manfaat kebijakan yang berhasil, sekaligus mengkritik kekurangan yang ditemukan. Dalam persoalan MBG, misalnya, konsistensi dapat diwujudkan melalui dorongan terhadap evaluasi yang transparan, pengawasan keamanan pangan, serta penggunaan data ilmiah dalam membahas persoalan gizi dan stunting.
Pada akhirnya, pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres merupakan babak baru yang akan menentukan bagaimana publik menilai perjalanan intelektual dan politiknya. Ia tidak perlu terus- menerus menentang pemerintah hanya untuk membuktikan bahwa dirinya masih kritis. Namun, ia juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran ketika kebijakan pemerintah terbukti bermasalah.
Publik tidak lagi cukup diyakinkan oleh retorika yang tajam atau pernyataan bahwa dirinya tetap menjunjung akal sehat. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata berupa keberanian mempertanyakan kebijakan, kesediaan mengakui kekurangan, dan ketegasan membela kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Sebab, ukuran seorang pengkritik bukanlah seberapa keras ia pernah menyerang penguasa, melainkan seberapa konsisten ia mempertahankan prinsip ketika dirinya telah menjadi bagian dari kekuasaan.
Kini, Rocky Gerung berada di dalam lingkaran istana. Posisi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan kritik secara lebih langsung kepada pengambil keputusan. Namun, posisi itu juga dapat menjadi ujian yang menentukan apakah prinsip yang selama ini disuarakannya tetap bertahan atau justru mengalami perubahan. Pada akhirnya, waktu dan tindakanlah yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, akal sehat seharusnya tidak berubah mengikuti arah angin politik, tetapi tetap menjadi dasar untuk menilai setiap kebijakan, siapa pun yang menjalankannya.
Penulis bernama Kurnia Warahmah, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.
Editor: Sara Salsabila
