Siaran Pers | DETaK
Darussalam- Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menyelenggarakan acara “Sosialisasi Kurikulum Baru dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM)” untuk mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Narasumber pada acara sosialisasi tersebut adalah Suhendrayatna, Sekretaris LP3M Universitas Syiah Kuala. Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan pada hari Minggu, 11 Juli 2021, pukul 09.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Acara tersebut dibuka oleh Zahratul Idami, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, serta dihadiri oleh dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Kegiatan tersebut dipandu oleh Helmi, selaku dosen Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus Ketua Tim Penyusunan Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan.
Adapun acara sosialisasi diawali dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Zahratul Idami. Dalam kata sambutannya, ia menyampaikan bahwa karena situasi pandemi, membuat perguruan tinggi harus melakukan pembaharuan kurikulum sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, seperti adanya Kampus Merdeka dan program-programnya. Perubahan kurikulum tentunya mengacu pada kurikulum inti dari Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), kurikulum universitas, kurikulum fakultas, dan kurikulum program studi yang meliputi wajib prodi dan pilihan prodi.
“Saat ini, mata kuliah prodi wajib terdiri dari 95 sks, prodi pilihan terdiri dari 59 sks, fakultas terdiri dari 17 sks, dan universitas terdiri dari 14 sks. Kurikulum ini memiliki beberapa perubahan, seperti perubahan mata kuliah dan perubahan minat dari pemerintahan lokal menjadi analis pemerintahan, jadi sekarang tersedia dua minat, yaitu aparatur pemerintahan dan analis pemerintahan. Perubahan minat ini dilihat dari minat mahasiswa, serta masukan dari stakeholder sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan berharap perubahan kurikulum yang telah disusun sebaik mungkin ini dapat mencapai mutu pendidikan yang lebih baik lagi serta tidak merugikan mahasiswa,” ujarnya.
Setelah kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, acara sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait implementasi kurikulum perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) oleh Suhendrayatna, Sekretaris LP3M Universitas Syiah Kuala yang membahas kurikulum dari masa ke masa, rekonstruksi kurikulum, dan implementasi kebijakan MB-KM. Pada tahun 2020, Nadiem Makarim menggagas kurikulum berbasis MB-KM yang didasari oleh Permendikbud No. 3/2020. Kurikulum perguruan tinggi yang lama masih berlaku, namun ada penambahan kurikulum yang berbasis MB-KM.
“Mahasiswa yang mengikuti salah satu bentuk program MBKM nantinya akan dikonversi sebanyak 20 sks atau setara 1 semester pelaksanaan program tersebut, dan maksimalnya mahasiswa dapat mengambil 2 semester untuk belajar di luar kampus. Suhendrayatna juga menegaskan bahwa setiap mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti program MB-KM maupun tidak mengikuti sama sekali,” jelasnya.
Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Helmi, selaku Ketua Tim Penyusunan Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan, dalam penjelasannya terkait magang beliau menyampaikan bahwa terkait mekanisme magang akan disusun SOP oleh pihak prodi dan dari pihak fakultas juga akan ada tim yang menkoordinir program MB-KM. Terkait perubahan kurikulum yang baru, beliau menuturkan bagi mahasiswa yang nantinya memiliki kebingungan terkait pengisian krs agar dapat menghubungi dosen wali atau operator prodi agar tidak merugikan mahasiswa.
Dengan adanya program pembelajaran MBKM ini memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi mahasiswa dalam pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. []
Editor: Muhammad Abdul Hidayat
